Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan sikap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo masih sesuai koridor. Gatot dinilai sejumlah kalangan bermanuver politik dengan melakukan sejumlah hal.
Hanya saja Fadli menilai tak ada pernyataan Gatot yang masuk dalam ranah politik.
"Saya melihat apa yang dilakukan panglima masih dalam tupoksinya, masih sesuai koridor," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Politik Bukan Panglima' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/ 2017).
Fadli menilai ruang militer untuk kembali berpolitik seperti masa Orde Baru juga telah tertutup. Menurut dia, setiap pernyataan Panglima Gatot merupakan tanggapan dari situasi terkini.
Bahkan Fadli menyebut fenomena ini lebih kepada lemahnya koordinasi antar lembaga. Ia mencontohkan, pernyataan Gatot soal adanya informasi 5.000 senjata ilegal. Menurut Fadli, hal ini merupakan miss-koordinasi antara TNI, BIN, Polri, Menkopolhukam, dan Menhan.
"Termasuk di sini, di mana antara satu institusi dengan institusi lain berbeda-beda," katanya.
Fadli juga menyinggung pernyataan Gatot soal perintah wajib menonton kembali film G30S juga dinilai hal wajar. Pasalnya, menurut dia, film tersebut merupakan bagian pembelajaran sejarah bangsa.
"Karena ini adalah sejarah, dan presiden pun pada akhirnya ikut nonton bareng," kata Fadli.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Nassir Djamil sepakat dengan pernyataan Zon. Ia menilai berbagai pernyataan Gatot soal senjata dan isu lainnya sebagai hal positif. Nassir menganggap sebagai seorang Panglima TNI, Gatot harus merespons berbagai persoalan bangsa yang terjadi.
Baca Juga: Setelah Pensiun, Jenderal Gatot Berpeluang Masuk Kabinet
"TNI kan lahir dari rahim rakyat. Sehingga sudah menjadi tugas bagi prajurit untuk melindungi rakyatnya," kata Nassir.
Ia pun meyakini, Gatot tak akan terjun ke politik praktis. "Saat ini tugasnya jelas, TNI menjaga kedaulatan negara. Sementara Polri menjaga keamanan negara," tutup Nassir.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban