Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai saat ini nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belum diperhitungkan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Indikatornya hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Gatot berada di urutan bawah.
"Di jejak pendapat nama beliau belum terlalu signifikan. Data SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) bulan Mei lalu menyebutkan elektabilitasnya baru dua persen," kata Djayadi kepada Suara.com, Jumat (6/10/2017).
Hanan memprediksi peluang Gatot semakin menipis setelah pensiun pada Maret 2018 nanti. Setelah pensiun, menurut perkiraan Hanan, Gatot bakal kesulitan mendongkrak elektabilitas.
"Modalnya dia sekarang sebagai Panglima TNI. kalau dia sudah nggak jadi Panglima TNI, maka modalnya hilang. Seperti mantan mantan Panglima TNI sebelumnya, setelah pensiun namanya redup, contohnya Moeldoko, Djoko Santoso dan lainnya," ujar dia.
Tapi yang namanya politik bisa saja terjadi perubahan yang tak terduga.
Djayadi menilai Gatot punya peluang masuk Kabinet Kerja setelah pensiun, mengingat dia punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Gatot dan Jokowi punya hubungan baik, salah satu indikatornya adalah meskipun Gatot kerab membuat manuver, Jokowi tidak menegurnya.
"Dia sangat mungkin bisa masuk kabinet Jokowi kalau sudah pensiun dan sudah nggak menjabat Panglima TNI. Sebab hubungannya dengan Jokowi sampai sekarang baik-baik saja. Kalau Jokowi menjabat lagi sebagai Presiden periode kedua, bisa jadi Gatot masuk kabinet," kata dia.
Langkah yang diambil Gatot yang menarik perhatian, antara lain sikapnya terhadap gerakan demonstrasi 2 Desember 2016 atau menjelang pilkada Jakarta.
Baru-baru ini, Gatot kembali menyita perhatian lewat statement menyebut ada lembaga yang mengadakan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden, kemudian instruksi kepada semua jajaran TNI untuk nonton bareng bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
"Di jejak pendapat nama beliau belum terlalu signifikan. Data SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) bulan Mei lalu menyebutkan elektabilitasnya baru dua persen," kata Djayadi kepada Suara.com, Jumat (6/10/2017).
Hanan memprediksi peluang Gatot semakin menipis setelah pensiun pada Maret 2018 nanti. Setelah pensiun, menurut perkiraan Hanan, Gatot bakal kesulitan mendongkrak elektabilitas.
"Modalnya dia sekarang sebagai Panglima TNI. kalau dia sudah nggak jadi Panglima TNI, maka modalnya hilang. Seperti mantan mantan Panglima TNI sebelumnya, setelah pensiun namanya redup, contohnya Moeldoko, Djoko Santoso dan lainnya," ujar dia.
Tapi yang namanya politik bisa saja terjadi perubahan yang tak terduga.
Djayadi menilai Gatot punya peluang masuk Kabinet Kerja setelah pensiun, mengingat dia punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Gatot dan Jokowi punya hubungan baik, salah satu indikatornya adalah meskipun Gatot kerab membuat manuver, Jokowi tidak menegurnya.
"Dia sangat mungkin bisa masuk kabinet Jokowi kalau sudah pensiun dan sudah nggak menjabat Panglima TNI. Sebab hubungannya dengan Jokowi sampai sekarang baik-baik saja. Kalau Jokowi menjabat lagi sebagai Presiden periode kedua, bisa jadi Gatot masuk kabinet," kata dia.
Langkah yang diambil Gatot yang menarik perhatian, antara lain sikapnya terhadap gerakan demonstrasi 2 Desember 2016 atau menjelang pilkada Jakarta.
Baru-baru ini, Gatot kembali menyita perhatian lewat statement menyebut ada lembaga yang mengadakan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden, kemudian instruksi kepada semua jajaran TNI untuk nonton bareng bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Komentar
Berita Terkait
-
Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri
-
Soal Wacana Darurat Militer, Gatot Nurmantyo Ungkap Dampak Mengerikan Jika Prabowo Nekat Setujui
-
Gatot Kritik Penyebaran Video Penangkapan Anggota BAIS: Ada Pembentukan Opini Mendiskreditkan TNI
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
-
Ada Bom Waktu Incar Pemakzulan Prabowo, Eks Panglima TNI Ungkap Upaya Sabotase di Lingkar Pemerintah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Moisturizer Mengandung SPF untuk Usia 40 Tahun, Cegah Flek Hitam dan Penuaan
- PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 3 Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030
Pilihan
-
Bank BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya Jadi Komisaris, Ada Apa?
-
Laurin Ulrich Bersinar di Bundesliga 2: Makin Dekat Bela Timnas Indonesia?
-
Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
-
4 HP 5G Paling Murah November 2025, Spek Gahar Mulai dari Rp 2 Jutaan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
Terkini
-
Akhirnya! Prabowo Anugerahi Soeharto Gelar Pahlawan Nasional, Istana Bergemuruh
-
Trauma Ledakan SMAN 72 Jakarta: Siswa Dapat Konseling dan Belajar Daring, Ini Kata Pemprov DKI!
-
Jenderal Soedirman Lebih dari Sekadar Panglima, Ini Teladan yang Generasi Muda Harus Tahu!
-
Foto Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah Berjejer di Istana Jelang Penganugerahan Pahlawan Nasional
-
Termasuk Soeharto, Prabowo Anugerahkan Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh, Ini Daftarnya
-
KPAI: Mental Gen ZAlpha Kian Rentan, Risiko Balas Dendam Korban Bullying Meningkat
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 10 November 2025: Waspada Hujan & Petir di Sejumlah Kota
-
Pimpin Ziarah Nasional di TMPNU Kalibata, Prabowo: Jangan Sekali-sekali Lupakan Jasa Pahlawan
-
Ketua DPD Raih Dua Rekor MURI Berkat Inisiasi Gerakan Hijau Nasional
-
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Senin 10 November 2025