Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai saat ini nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belum diperhitungkan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Indikatornya hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Gatot berada di urutan bawah.
"Di jejak pendapat nama beliau belum terlalu signifikan. Data SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) bulan Mei lalu menyebutkan elektabilitasnya baru dua persen," kata Djayadi kepada Suara.com, Jumat (6/10/2017).
Hanan memprediksi peluang Gatot semakin menipis setelah pensiun pada Maret 2018 nanti. Setelah pensiun, menurut perkiraan Hanan, Gatot bakal kesulitan mendongkrak elektabilitas.
"Modalnya dia sekarang sebagai Panglima TNI. kalau dia sudah nggak jadi Panglima TNI, maka modalnya hilang. Seperti mantan mantan Panglima TNI sebelumnya, setelah pensiun namanya redup, contohnya Moeldoko, Djoko Santoso dan lainnya," ujar dia.
Tapi yang namanya politik bisa saja terjadi perubahan yang tak terduga.
Djayadi menilai Gatot punya peluang masuk Kabinet Kerja setelah pensiun, mengingat dia punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Gatot dan Jokowi punya hubungan baik, salah satu indikatornya adalah meskipun Gatot kerab membuat manuver, Jokowi tidak menegurnya.
"Dia sangat mungkin bisa masuk kabinet Jokowi kalau sudah pensiun dan sudah nggak menjabat Panglima TNI. Sebab hubungannya dengan Jokowi sampai sekarang baik-baik saja. Kalau Jokowi menjabat lagi sebagai Presiden periode kedua, bisa jadi Gatot masuk kabinet," kata dia.
Langkah yang diambil Gatot yang menarik perhatian, antara lain sikapnya terhadap gerakan demonstrasi 2 Desember 2016 atau menjelang pilkada Jakarta.
Baru-baru ini, Gatot kembali menyita perhatian lewat statement menyebut ada lembaga yang mengadakan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden, kemudian instruksi kepada semua jajaran TNI untuk nonton bareng bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
"Di jejak pendapat nama beliau belum terlalu signifikan. Data SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) bulan Mei lalu menyebutkan elektabilitasnya baru dua persen," kata Djayadi kepada Suara.com, Jumat (6/10/2017).
Hanan memprediksi peluang Gatot semakin menipis setelah pensiun pada Maret 2018 nanti. Setelah pensiun, menurut perkiraan Hanan, Gatot bakal kesulitan mendongkrak elektabilitas.
"Modalnya dia sekarang sebagai Panglima TNI. kalau dia sudah nggak jadi Panglima TNI, maka modalnya hilang. Seperti mantan mantan Panglima TNI sebelumnya, setelah pensiun namanya redup, contohnya Moeldoko, Djoko Santoso dan lainnya," ujar dia.
Tapi yang namanya politik bisa saja terjadi perubahan yang tak terduga.
Djayadi menilai Gatot punya peluang masuk Kabinet Kerja setelah pensiun, mengingat dia punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Gatot dan Jokowi punya hubungan baik, salah satu indikatornya adalah meskipun Gatot kerab membuat manuver, Jokowi tidak menegurnya.
"Dia sangat mungkin bisa masuk kabinet Jokowi kalau sudah pensiun dan sudah nggak menjabat Panglima TNI. Sebab hubungannya dengan Jokowi sampai sekarang baik-baik saja. Kalau Jokowi menjabat lagi sebagai Presiden periode kedua, bisa jadi Gatot masuk kabinet," kata dia.
Langkah yang diambil Gatot yang menarik perhatian, antara lain sikapnya terhadap gerakan demonstrasi 2 Desember 2016 atau menjelang pilkada Jakarta.
Baru-baru ini, Gatot kembali menyita perhatian lewat statement menyebut ada lembaga yang mengadakan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden, kemudian instruksi kepada semua jajaran TNI untuk nonton bareng bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Komentar
Berita Terkait
-
Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri
-
Soal Wacana Darurat Militer, Gatot Nurmantyo Ungkap Dampak Mengerikan Jika Prabowo Nekat Setujui
-
Gatot Kritik Penyebaran Video Penangkapan Anggota BAIS: Ada Pembentukan Opini Mendiskreditkan TNI
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
-
Ada Bom Waktu Incar Pemakzulan Prabowo, Eks Panglima TNI Ungkap Upaya Sabotase di Lingkar Pemerintah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!