Presiden Joko Widodo menyatakan program sertifikasi akan mengurangi kasus sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air.
"Hampir setiap kali saya ke daerah, keluhan yang muncul adalah sengketa tanah, tidak di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Madura, Sulawesi, Maluku," kata Presiden Jokowi ketika membagikan sertifikat tanah kepada warga Madura di Graha Ai Podi Sumenep, Madura, Jawa Timur, Minggu.
Menurut Presiden, sengketa terjadi karena warga belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah tersebut.
"Tapi kalau sekarang sudah pegang, ada yang klaim tidak bisa apa-apa karena sengketa tidak hanya dengan tetangga tapi dengan pemerintah, dengan perusahaan, banyak sekali problem seperti ini, tapi kalau sudah pegang ini, mau apa," katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden meminta warga yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga baik-baik dokumen itu.
"Saya minta dikasih plastik terus difotokopi, tempatkan di tempat berbeda, kalau yang asli hilang masih ada fotokopinya, ngurus di BPN kalau ilang jadi lebih mudah, kalau ilang mencarinya sulit sekali," katanya.
Presiden juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan penerbitan sertifikat seluruh Indonesia secepat cepatnya. Biasanya setahun hanya 400.000-500.000 sertifikat, pada 2017 Presiden meminta Menteri Sofyan Djalil menyelesaikan lima juta sertifikat.
"Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta, ini supaya sengketa tanah dapat dikurangi," katanya.
Presiden juga mengatakan sertifikat tanah boleh disimpan maupun dijadikan agunan di bank.
"Kalau dijadikan agunan ke bank juga boleh, tapi hati-hati kalau pinjam di bank, jangan masukkan ke bank dapat Rp300 juta, Rp150 juta buat beli mobil," katanya.
Ia meminta dana dari mengagunkan sertifikat, seluruhnya digunakan untuk modal kerja atau modal berdagang.
"Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, untuk berdagang jangan dipakai untuk beli-beli sepeda motor, mobil, kalau dapat keuntungan ditabung, kalau sudah banyak silakan untuk beli mobil," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Jokowi Dinobatkan sebagai Sesepuh oleh 9 Raja Timor
-
DPRD DKI Kebut Penyelesaian 220 Ribu Berkas Tanah, Sertifikat Warga Jadi Taruhan
-
Tak Hanya Politis, Ini Alasan di Balik Kunjungan Jokowi ke Bumi NTT
-
Jokowi Kunjungi NTT Besok, PSI Singgung Soal Legacy Indonesia Sentris
-
Jokowi Bakal Sapa Kupang, Jalan Santai hingga Karnaval Budaya Siap Digelar
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan