Presiden Joko Widodo menyatakan program sertifikasi akan mengurangi kasus sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air.
"Hampir setiap kali saya ke daerah, keluhan yang muncul adalah sengketa tanah, tidak di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Madura, Sulawesi, Maluku," kata Presiden Jokowi ketika membagikan sertifikat tanah kepada warga Madura di Graha Ai Podi Sumenep, Madura, Jawa Timur, Minggu.
Menurut Presiden, sengketa terjadi karena warga belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah tersebut.
"Tapi kalau sekarang sudah pegang, ada yang klaim tidak bisa apa-apa karena sengketa tidak hanya dengan tetangga tapi dengan pemerintah, dengan perusahaan, banyak sekali problem seperti ini, tapi kalau sudah pegang ini, mau apa," katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden meminta warga yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga baik-baik dokumen itu.
"Saya minta dikasih plastik terus difotokopi, tempatkan di tempat berbeda, kalau yang asli hilang masih ada fotokopinya, ngurus di BPN kalau ilang jadi lebih mudah, kalau ilang mencarinya sulit sekali," katanya.
Presiden juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan penerbitan sertifikat seluruh Indonesia secepat cepatnya. Biasanya setahun hanya 400.000-500.000 sertifikat, pada 2017 Presiden meminta Menteri Sofyan Djalil menyelesaikan lima juta sertifikat.
"Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta, ini supaya sengketa tanah dapat dikurangi," katanya.
Presiden juga mengatakan sertifikat tanah boleh disimpan maupun dijadikan agunan di bank.
"Kalau dijadikan agunan ke bank juga boleh, tapi hati-hati kalau pinjam di bank, jangan masukkan ke bank dapat Rp300 juta, Rp150 juta buat beli mobil," katanya.
Ia meminta dana dari mengagunkan sertifikat, seluruhnya digunakan untuk modal kerja atau modal berdagang.
"Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, untuk berdagang jangan dipakai untuk beli-beli sepeda motor, mobil, kalau dapat keuntungan ditabung, kalau sudah banyak silakan untuk beli mobil," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
-
Rocky Gerung Ungkap Alasan Jokowi Tak Mempan Disembuhkan Dokter Kepresidenan
-
Gibran Rakabuming Raka Digugat Rp125 Triliun, Apakah Kekayaan Sang Wakil Presiden Cukup?
-
PSI Bongkar Upaya Adu Domba Jokowi-Prabowo: Dalang di Balik Kerusuhan Terungkap?
-
UGM Siapkan Strategi Baru? Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Pernyataan Rektor Soal Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Misteri Kursi Panas Pengganti Dito Ariotedjo: Beneran Bakal Diisi Raffi Ahmad?
-
Jelang Sertijab Menkeu, IHSG Langsung 'Tumbang' 77 Poin
-
Sri Mulyani Dicopot, Rupiah Meriang Hebat Pagi Ini
-
Harga Emas Antam Hari Ini Paling Tinggi Sepanjang Sejarah Dipatok Rp 2,08 Juta per Gram
-
Solusi Menkeu Baru Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Bikin Ekonomi Ngebut Biar Rakyat Sibuk Cari Makan Enak
Terkini
-
Vietnam Naikkan Tunjangan Guru 70 Persen, Target 20 Dunia, Indonesia Kapan Menyusul?
-
Kontroversi Unggahan Diduga Anak Menkeu Purbaya Sebut Sri Mulyani Agen CIA
-
CEK FAKTA: Benarkah Ada Demo Mahasiswa karena Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara?
-
Usut Kasus Korupsi CSR BI dan OJK, KPK Panggil Analis Senior Pratomo Anindito
-
Nasib Mercy BJ Habibie usai Disita KPK dari Ridwan Kamil: Bakal Dilelang, Ini Skemanya!
-
Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api, Mobil Tertabrak Kereta Api Ranggajati di Probolinggo
-
Apa Jabatan Sri Mulyani di Bank Dunia? Kini Dicopot Presiden Prabowo dari Menteri Keuangan
-
Gelar Doa Bersama Lintas Agama, Pemkab Mojokerto Teguhkan Komitmen Jaga Kondusifitas Daerah
-
CEK FAKTA: Rekaman Suara SBY Marahi Kapolri, Benarkah Asli?
-
Respons Prabowo soal Tuntutan 17+8 : Tim Investigasi Independen OK, tapi Penarikan TNI...?