Suara.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin mengatakan tantangan bangsa Indonesia yaitu menangani radikalisme dan kesenjangan sosial.
"Kalau dulu kita tantangannya perang, penjajahan, resolusi jihad. Menurut saya ada dua tantangan. Pertama adalah radikalisme dan intoleran. Itu akan menjadi tantangan kita ke depan dan kedua adalah kesenjangan sosial," ujar Ma'ruf dalam diskusi bertema Fikih Tawassuth dan Tasamuh dalam Membangun Perdamaian dan Indonesia Bebas Korupsi di gedung PBNU, Kramat, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Ma'ruf menjelaskan radikalisme merupakan cara berpikir yang kontekstual yang melahirkan intoleran.
"Karena dari cara berpikir tekstual (rigid) melahirkan siap intoleran. Dia tidak menerima cara berpikir orang lain. Yang tidak sama dengan dia dianggap sesat menyimpang. Golongan ini disebut golongan takfiiri," kata dia.
Ma'ruf menuturkan langkah yang harus dilakukan yakni melakukan kontra radikalisme dan program deradikalisasi.
"Langkah yang harus kita lakukan yaitu kontra radikalisme dan deradikalisasi. Tantangan kita bukan jihad fii sabilillah, tetapi penanggulangan radikalisme," tutur dia.
Terkait kesenjangan sosial, kata Ma'ruf, merupakan kelanjutan dari kebijakan masa lalu yang tidak tepat sehingga melahirkan konglomerasi.
"Kesenjangan sosial itu akibat kebijakan masa lalu yang tidak tepat. Masa lalu itu yang dibangun ekonominya di atas melahirkan konglomerasi. Jadi di atas makin kuat, yang di bawah semakin hancur, warung-warung umat pada roboh. Jadi kesenjangan sosial terjadi antara orang yang kuat dan orang yang lemah, antara yang kaya dan miskin. Kalau ini tidak diselesaikan akan terjadi konflik sosial. Sumbernya apa, sumbernya ekonomi yang tidak berkeadilan," tutur Ma'ruf.
Ketua Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah memecahkan masalah kesenjangan sosial dengan perbaikan ekonomi.
"Karena itu yang harus diselesaikan kesenjangan sosial itu adalah perbaikan ekonomi. Makanya saya mengusung isu Arus Baru Ekonomi Indonesia. Arus baru yang pembangunanya pemberdayaan ekonomi umat, kenapa? Karena bagian terbesar dari negara ini adalah umat dan bagian terbesar dari umat adalah NU," kata Ma'ruf.
"Jadi pemberdayaan warga NU adalah niscaya, harus, karena dia adalalah pemberdayaan umat, karena dia bagian terbesar bangsa ini. Karena itu pemberdayann ekonomi umat ini menjadi isu yang dibawah di munas. Saya ingin menjadikan pemberdayaan ekonomi umat itu pesantren," Ma'ruf menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
PBNU Dukung Langkah RI Masuk Board of Peace, Gus Yahya: Demi Masa Depan Palestina
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029