Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi [suara.com/Nikolaus Tolen]
Tren dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar dan PDI Perjuangan menurun setelah mereka mendukung panitia khusus angket terhadap KPK. Menurut survei, dukungan terhadap Golkar semula 16, 1 persen sekarang menurun menjadi 12 persen, sedangkan PDI Perjuangan dari 27 persen merosot menjadi 23, 8 persen.
"PDIP sama Golkar dihukum sebenarnya, karena trennya turun, meskipun tidak anjlok sangat signifikan tapi turun dari sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di di Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Tren negatif terhadap kedua partai terjadi karena publik menganggap pansus angket membawa misi melemahkan kewenangan KPK.
"Meskipun saya pribadi memandang KPK masih banyak PR (Pekerjaan Rumah). Kritikan dari sebagian anggota pansus, justified, tetapi ketika ada hal-hal lain (untuk melemahkan KPK), masyarakat juga tahu," katanya.
Tetapi tren terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh, meskipun kedua partai merupakan pendukung pemerintah. Sebaliknya, tingkat elektabilitas Jokowi meningkat. Menurut Burhanuddin hal tersebut menunjukkan masyarakat memposisikan Jokowi berbeda dengan Golkar dan PDI Perjuangan.
"Artinya pemilih melakukan proses diasosiasi antara Jokowi dengan PDIP sendiri dan Golkar. Dan ketika partai pendukung pak Jokowi sangat konsentatif berhadapan dengan KPK, publik itu melakukan diasosiasi, mengganggap Pak Jokowi itu tidak bagian dari dua partai utama pendukungnya yang selalu menjadi aktif dan vokal dalam pansus KPK," kata Burhanuddin.
Survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Burhanuddin menyebutkan dari 1.220 responden yang disurvei, 68,3 persen menyatakan puas dan 7,95 persen sangat puas.
"Yang mengaku cukup puas ada 60,39 persen. Yang kurang puas ada 27,23 persen, dan tidak puas sama sekali hanya ada 2,26 persen," kata Burhanuddin.
"PDIP sama Golkar dihukum sebenarnya, karena trennya turun, meskipun tidak anjlok sangat signifikan tapi turun dari sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di di Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Tren negatif terhadap kedua partai terjadi karena publik menganggap pansus angket membawa misi melemahkan kewenangan KPK.
"Meskipun saya pribadi memandang KPK masih banyak PR (Pekerjaan Rumah). Kritikan dari sebagian anggota pansus, justified, tetapi ketika ada hal-hal lain (untuk melemahkan KPK), masyarakat juga tahu," katanya.
Tetapi tren terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh, meskipun kedua partai merupakan pendukung pemerintah. Sebaliknya, tingkat elektabilitas Jokowi meningkat. Menurut Burhanuddin hal tersebut menunjukkan masyarakat memposisikan Jokowi berbeda dengan Golkar dan PDI Perjuangan.
"Artinya pemilih melakukan proses diasosiasi antara Jokowi dengan PDIP sendiri dan Golkar. Dan ketika partai pendukung pak Jokowi sangat konsentatif berhadapan dengan KPK, publik itu melakukan diasosiasi, mengganggap Pak Jokowi itu tidak bagian dari dua partai utama pendukungnya yang selalu menjadi aktif dan vokal dalam pansus KPK," kata Burhanuddin.
Survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Burhanuddin menyebutkan dari 1.220 responden yang disurvei, 68,3 persen menyatakan puas dan 7,95 persen sangat puas.
"Yang mengaku cukup puas ada 60,39 persen. Yang kurang puas ada 27,23 persen, dan tidak puas sama sekali hanya ada 2,26 persen," kata Burhanuddin.
Komentar
Berita Terkait
-
Doli Golkar Pertanyakan OTT Kepala Daerah Tiap Pekan: Ada Skenario Parade Korupsi?
-
Dinamika atau Ancaman? Ini Kata Sekjen Golkar soal Kaesang Incar Kursi DPR di Jateng
-
Hasto Wanti-wanti Demokrasi Bisa Mati Tanpa Kudeta Militer, Tanda-tanda Mulai Terlihat
-
Antusiasme Anak Muda Malang Tinggi, PDIP Jatim Siapkan RedTalks sebagai Ruang Aspirasi
-
Cak Imin Merasa 'Terancam' Bahlil: Gawat Ini Banyak Penggemarnya
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Aksi Copet di Tengah Zikir Monas: iPhone 13 Wartawan dan Dompet Jemaah Lenyap
-
Danantara Akui Banyak Masalah Luar Biasa Besar di BUMN, Janji Bereskan Utang Kereta Cepat
-
Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi
-
Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Gus Ipul: Jadi Fondasi Bentuk Karakter Siswa
-
Apa Arti Kota Global Jika Betawi Kehilangan Akar? FBR Tagih Pergub Lembaga Adat ke Pramono
-
Danantara: Seluruh BUMN Properti Dalam Kondisi Tidak Baik, Akan Dikonsolidasikan
-
Kesukseskan Pemberantasan Judol Tak Hanya dari Turunnya Nominal Transaksi
-
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendagri Tito Groundbreaking Sekolah Rakyat Kabupaten Biak Numfor
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Aston Villa Bungkam Indonesia All Stars 3-1 di GBK, Arkhan Kaka Cetak Gol Penghibur