Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi [suara.com/Nikolaus Tolen]
Tren dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar dan PDI Perjuangan menurun setelah mereka mendukung panitia khusus angket terhadap KPK. Menurut survei, dukungan terhadap Golkar semula 16, 1 persen sekarang menurun menjadi 12 persen, sedangkan PDI Perjuangan dari 27 persen merosot menjadi 23, 8 persen.
"PDIP sama Golkar dihukum sebenarnya, karena trennya turun, meskipun tidak anjlok sangat signifikan tapi turun dari sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di di Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Tren negatif terhadap kedua partai terjadi karena publik menganggap pansus angket membawa misi melemahkan kewenangan KPK.
"Meskipun saya pribadi memandang KPK masih banyak PR (Pekerjaan Rumah). Kritikan dari sebagian anggota pansus, justified, tetapi ketika ada hal-hal lain (untuk melemahkan KPK), masyarakat juga tahu," katanya.
Tetapi tren terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh, meskipun kedua partai merupakan pendukung pemerintah. Sebaliknya, tingkat elektabilitas Jokowi meningkat. Menurut Burhanuddin hal tersebut menunjukkan masyarakat memposisikan Jokowi berbeda dengan Golkar dan PDI Perjuangan.
"Artinya pemilih melakukan proses diasosiasi antara Jokowi dengan PDIP sendiri dan Golkar. Dan ketika partai pendukung pak Jokowi sangat konsentatif berhadapan dengan KPK, publik itu melakukan diasosiasi, mengganggap Pak Jokowi itu tidak bagian dari dua partai utama pendukungnya yang selalu menjadi aktif dan vokal dalam pansus KPK," kata Burhanuddin.
Survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Burhanuddin menyebutkan dari 1.220 responden yang disurvei, 68,3 persen menyatakan puas dan 7,95 persen sangat puas.
"Yang mengaku cukup puas ada 60,39 persen. Yang kurang puas ada 27,23 persen, dan tidak puas sama sekali hanya ada 2,26 persen," kata Burhanuddin.
"PDIP sama Golkar dihukum sebenarnya, karena trennya turun, meskipun tidak anjlok sangat signifikan tapi turun dari sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di di Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Tren negatif terhadap kedua partai terjadi karena publik menganggap pansus angket membawa misi melemahkan kewenangan KPK.
"Meskipun saya pribadi memandang KPK masih banyak PR (Pekerjaan Rumah). Kritikan dari sebagian anggota pansus, justified, tetapi ketika ada hal-hal lain (untuk melemahkan KPK), masyarakat juga tahu," katanya.
Tetapi tren terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh, meskipun kedua partai merupakan pendukung pemerintah. Sebaliknya, tingkat elektabilitas Jokowi meningkat. Menurut Burhanuddin hal tersebut menunjukkan masyarakat memposisikan Jokowi berbeda dengan Golkar dan PDI Perjuangan.
"Artinya pemilih melakukan proses diasosiasi antara Jokowi dengan PDIP sendiri dan Golkar. Dan ketika partai pendukung pak Jokowi sangat konsentatif berhadapan dengan KPK, publik itu melakukan diasosiasi, mengganggap Pak Jokowi itu tidak bagian dari dua partai utama pendukungnya yang selalu menjadi aktif dan vokal dalam pansus KPK," kata Burhanuddin.
Survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Burhanuddin menyebutkan dari 1.220 responden yang disurvei, 68,3 persen menyatakan puas dan 7,95 persen sangat puas.
"Yang mengaku cukup puas ada 60,39 persen. Yang kurang puas ada 27,23 persen, dan tidak puas sama sekali hanya ada 2,26 persen," kata Burhanuddin.
Komentar
Berita Terkait
-
PDIP Tegaskan Tutup Buku dengan Jokowi: Mau Pakai Jaket PSI, Itu Urusannya
-
Jawab Isu Penggulingan Prabowo, Golkar: Raison dEtre Gejolak Politik Masih Bisa Dicegah!
-
Megawati Apresiasi Panen Jagung GNTI, Produktivitas Disebut Lampaui Metode Konvensional
-
Banyak Masyarakat Masih Mampu Berkurban, Golkar Sebut Ekonomi Indonesia Masih Oke
-
Bahlil Sumbang Hewan Kurban ke Seluruh DPD Golkar, Totalnya Lebih dari 40 Ekor
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
Terkini
-
BEM Bersatu Ungkap Fortuner Tyo Ardianto Atas Nama Adik Jenderal, Gerakan Mahasiswa Disusupi?
-
BEM Bersatu Tuding Ada Intervensi Politik di Balik Aksi Tolak MBG, Guntur Romli: Cocokologi
-
Puluhan Ribu Jemaah Bakal Padati Monas, Jakarta Gelar Haul Akbar Ulama Betawi Terbesar
-
Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Masuk 10 Besar Pelestari Budaya di Festival Piala Presiden
-
PDIP Tuding PSI Bajak Kader, Isyana Jawab Begini
-
FBI Gagalkan Serangan di Acara HUT Trump: Drone, Sniper, hingga Penyerbuan Gedung Putih
-
Menkes Budi dan Direksi BTN Jadi Guide Runner Pelari Disabilitas di 5K BTN JAKIM 2026
-
Lawatan Prabowo Jadi Sorotan: Investasi Asing Lesu, Beban Ekonomi Rakyat Malah Naik
-
Jakarta Core: Ketika Anak Muda Belajar Jatuh Cinta pada Kotanya Sendiri
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa Magnitudo 6,7, Empat Desa Laporkan Kerusakan Bangunan