Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih mempelajari polemik yang timbul dari istilah pribumi dalam naskah pidato Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
"Kami ingin melihat secara jernih dulu, bagaimana isi rekamannya, teksnya bagaimana dulu. Pelan-pelan dulu," kata Tjahjo di acara Rapat Koordinasi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).
Tjahjo tidak mau bicara lebih jauh mengenai polemik tersebut.
"Saya nggak komentar dulu, biarkan masyarakat yang menilainya," kata Tjahjo.
Pidato perdana Anies disampaikan di Balai Kota Jakarta tak lama setelah dia dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/10/2017), malam. Kata pribumi kemudian menjadi polemik lantaran dianggap bernuansa rasial, apalagi sudah dilarang penggunaannya. Ketentuan yang mengatur ada pada Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998.
Gara-gara kata pribumi, Anies kemudian dilaporkan oleh ormas Gerakan Pancasila ke Bareskrim Polri pada Selasa (17/10/2017) malam.
Anies dilaporkan dengan tuduhan melakukan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf B ke-1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan
Penjelasan Anies
Anies mengklarifikasi isi pidato perdananya. Anies mengatakan istilah pribumi yang dipakai konteksnya adalah era kolonialisme, bukan zaman sekarang.
"Istilah itu digunakan untuk konteks era penjajahan. Karena di situ saya juga menulisnya era penjajahan dulu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Anies kemudian menjelaskan maksud pemilihan istilah tersebut. Anies mengatakan Jakarta merupakan kota yang paling merasakan penjajahan. Sebab, di kota inilah pusat pemerintahan Belanda kala itu.
"Kalau kota lain itu tidak melihat Belanda secara dekat. Yang melihat Belanda jarak dekat siapa? Orang Jakarta. Coba kita di pelosok Indonesia, tahu ada Belanda. Tapi nggak lihat di depan mata. Yang lihat di depan mata itu kita di kota Jakarta ini," tutur Anies.
"Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Dan itu memang kalimatnya di situ. Kan pelintiran satu dua website sudah dikoreksi," Anies menambahkan.
Penggunaan istilah "pribumi" dalam pidato Anies menjadi polemik karena pada pilkada Jakarta kemarin situasi sangat panas dengan isu SARA.
Berikut penggalan pidato Anies yang kemudian menjadi polemik:
"Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura, “Itik se atellor, ajam se ngeremme.” Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain."
Berita Terkait
-
Terverifikasi Hoaks, Video Bernarasi TKA China Hajar Warga di Sulawesi Tengah Tidak Benar
-
Bawa-bawa Pribumi saat Kisruh Soal Ruko di Pluit, PSI Sebut Ketua RT Riang Prasetya Rasis
-
Tingginya Angka Pembunuhan dan Hilangnya Perempuan Pribumi Australia
-
Para Pemuda Ini Tak Terima Ditegur Main Gitar Jam 1 Malam, Trending Twitter
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...
-
Masa Tunggu Haji Diusulkan Jadi 26,4 Tahun untuk Seluruh Wilayah Indonesia
-
Prabowo Bakal Hadiri HUT ke-80 TNI, Monas Ditutup untuk Wisatawan Minggu Besok
-
Tembus 187 Kasus, Kecelakaan Kereta di Daop 1 Jakarta Terbanyak Melibatkan Orang!
-
Gelagapan Baca UUD 45, Ekspresi Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Disorot: Yang Dibaca Pancasila?
-
"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH
-
Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Meutya Hafid Titip Pesan Ini
-
Mardiono Terbuka Merangkul Kubu Agus Suparmanto: Belum Ada Komunikasi, Belum Lihat Utuh SK Kemenkum
-
KAI Antisipasi Ledakan 942 Ribu Penumpang di HUT TNI Besok: Ambulans dan Medis Kami Siapkan
-
Kembalikan 36 Buku Tersangka Kasus Demo Agustus, Rocky Gerung Berharap Polisi Baca Isinya, Mengapa?