Tingginya Angka Pembunuhan dan Hilangnya Perempuan Pribumi Australia

Suara.com - Di beberapa bagian wilayah di negara bagian Northern Territory, atau Kawasan Australia Utara, para perempuan pribumi Australia, atau dikenal dengan sebutan suku Aborigin, tak punya tempat untuk berlindung.

PERINGATAN: Artikel ini memuat nama dan gambar warga Pribumi Australia yang sudah meninggal dan kami sudah mendapat izin dari keluarga untuk memuatnya.

Ada semakin banyak perempuan Pribumi Australia, sebagian besar adalah para ibu, yang tewas karena kekerasan domestik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Kami menderita. Kami memerlukan pertolongan," kata Connie Shaw, teman dari R Rubuntja, yang tewas tahun lalu di tangan pasangannya.

"Kami sudah lelah menangis, kami sudah lelah menderita, kami dalam kesakitan, kami sudah merasa muak."

Para perempuan Pribumi Australia di negara bagian tersebut bertanya, mengapa hanya ada sedikit layanan bantuan padahal Kawasan Australia Utara mencatat tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.

Karena jumlah penduduknya yang sedikit, Kawasan Australia Utara hanya mendapat dana 1,8 persen dari keseluruhan AU$260 juta dana dari pemerintah federal Australia untuk menangani masalah kekerasan domestik dan KDRT.

Pemerintah federal Australia membagi dana kepada negara bagian berdasarkan jumlah penduduk dalam proyek selama dua tahun untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan remaja putri.

Menurut laporan program Four Corners dari ABC, Kawasan Australia Utara pernah minta dukungan dari negara bagian lain agar jumlah dana ditingkatkan berdasarkan kebutuhan, bukan jumlah penduduk.

Baca Juga: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Angkat 10 Perempuan Jadi Menteri, Salah Satunya Pribumi Aborigin

Jika model pendanaan berdasarkan kebutuhan, maka akan ada lebih banyak dana yang dialokasikan ke Kawasan Australia Utara.

Menurut Kate Worden, Menteri Urusan Pencegahan KDRT di Kawasan Australia Utara, negara bagian seperti Australia Selatan, Australia Barat, Queensland dan New South Wales mengakui adanya kebutuhan tersebut, tapi tidak menjanjikan akan menyetujui model pendanaan berdasarkan kebutuhan.

"Ini sangat mengecewakan walau sudah kita duga akan terjadi sebelumnya," katanya.

Dia mengatakan negara bagian lain malah mempertanyakan "akurasi data dalam menentukan kebutuhan dana masing-masing negara bagian".

"Perdebatan mengenai metodologi dalam menentukan pendanaan berdasarkan kebutuhan ini menjadi masalah utama," katanya.

Chay Brown, seorang pengamat dan pakar terkait KDRT di Australian National University (ANU), mengatakan pendanaan yang ada saat ini sangatlah tidak berimbang.