Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa rencananya berangkat ke Amerika Serikat yang sempat ditolak atas perintah Presiden. Ia pun telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai penolakan otoritas AS tersebut.
"Saya ini tugas ke Amerika perintah Presiden, jadi perwakilan pemerintah. Begitu saya tidak bisa berangkat, saya lapor juga ke Presiden, lapor ke Menko Polhukam dan Menlu," kata Gatot Nurmantyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Kini pemerintah AS telah mencabut larangan itu dan memperbolehkan Gatot untuk memasuki negeri paman sam tersebut. Namun ia tidak bisa memutuskan apakah akan berangkat setelah diberi izin itu atau tidak.
"Kalau ditanya kapan saya berangkat lagi, karena saya sudah melapor, saya berangkat hanya atas perintah Presiden. Tanpa itu saya tidak punya inisiatif apapun juga sekarang, jadi saya tak boleh memberikan keterangan. Tanya ke Menlu," ujar dia.
Dia menuturkan, Presiden Jokowi sempat heran, kenapa otoritas Amerika sampai menolak kedatangannya. Mendengar laporan itu akhirnya Jokowi memerintahkan Gatot untuk tidak usah berangkat ke Amerika.
"(respon Jokowi) ya kenapa terjadi seperti itu? Ya sudah tidak usah berangkat. Mau berangkat bagaimana, saya sudah lapor ke Menko Polhukam, ke Menlu, siap saya laporkan. Dan sudah ditangani oleh Menlu," kata dia.
Apakah penolakan itu terkait dengan beberapa lembaga Amerika yang merilis dokumen tragedi pembantaian 1965, Gatot enggan berkomentar.
"Ya itu tanya Menlu, jangan tanya saya," ujar dia.
Baca Juga: DPR Minta AS Jelaskan Pelarangan Masuk Bagi Panglima TNI
Dia menambahkan, dirinya akan berangkat untuk memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Durford, JR untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) jika diperintahkan oleh Presiden Jokowi.
"Yang jelas kapa saya berangkat, ya petunjuk Presiden. Presiden (perintah) nggak berangkat, saya nggak berangkat," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta rombongan ditolak masuk Amerika Serikat pada Sabtu (21/10/2017). Saat itu Gatot ingin bertolak ke Washington DC.
Gatot dan istrinya mendapat undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F Durford, Jr. Dia akan menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) ada 23-24 Oktober 2017.
Penolakan itu diketahui saat Gatot ingin berangkat. Namun US Custom and Border Protection mengabarkan jika Gatot dan istinya tidak boleh masuk wilayah AS.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?