Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ungkap alasan Fraksi Partai Demokrat tidak menolak pengesahan Perppu No.2 2017 Tentang Organsasi Masyarakat menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR (24/10/2017) yang lalu.
Menurut Yudhoyono, apabila Fraksi Demokrat menolak sebagaimana yang dilakukan oleh Gerindra, PAN dan PKS, maka Perppu Ormas akan secara otomatis berlaku sebagi UU tanpa dilakukan revisi terlebih dahulu.
"Pertama kalau Demokrat hanya menolak begitu saja, maka Perppu tanpa revisi akan otomatis jadi UU," kata Yudhoyono di Kantor Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Secara pertimbangan jumlah suara yang menolak dan yang menerima, bisa dipastikan Fraksi yang menolak akan kalah apabila dilakukan voting dalam rapat paripurna. Maka tidak akan ada lagi upaya bagi Fraksi yang menolak untuk mengoreksi UU itu.
"Karena itulah Partai Demokrat dengan gigih, sadar dan konsisten karena akan memperjuangkan revisi, maka kita ambil sikap setuju untuk direvisi," tutur Yudhoyono.
Bukan hanya itu, Fraksi Demokrat juga melakukan lobi ke pemerintah. Dalam lobi tersebut, SBY mengklaim Partai Demokrat mendapatkan garansi, pemerintah bersedia untuk melakukan revisi.
"Alhamdulillah pertemuan saya dengan pak Jokowi. Perlunya benar-benar Perppu yang sekarang jadi UU Ormas itu direvisi dan ini memiliki prioritas dan urgenssi yang tinggi. Presiden Jokowi jelas menjawab saat itu bahwa pemerintah bersedia untuk dilakukan revisi," kata Yudhoyono.
Dalam rapat paripurna DPR tanggal 24 Oktober 2017, Partai Demokrat bersama PPP, dan PKB menerima Pengesahan UU Ormas 2017 dengan syarat revisi. Sementara PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura menerima tanpa syarat. Sedangkan Gerindra, PAN dan PKS melakukan penolakan.
Baca Juga: Bahas Revisi UU Ormas, SBY Kumpulkan Pengurus Partai Demokrat
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan