Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad (Ongen) Sangaji penuhi panggilan KPK, Jakarta, senin (25/4).
Ketua Fraksi Hanura di DPRD Jakarta Muhammad Ongen Sangaji mengatakan sampai hari ini pengelola Hotel dan Griya Pijat Alexis belum mengadu ke dewan setelah izin usaha mereka tak diperpanjang oleh pemerintah.
"Hingga hari ini pengusaha belum lapor ke DPRD," ujar Ongen di DPRD Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Ketika ditanya mengenai sikap Fraksi Hanura terhadap keputusan pemerintah tak memperpanjang izin Alexis, Ongen menekankan fraksinya mengacu pada peraturan.
"Kami tentu mengacu pada aturan-aturan yang ada. Pada prinsipnya apa yang dilakukan pak gubernur dan wakil gubernur ya sebagai anggota DPRD perlu kita mendukung, tapi kemudian perlu kita kaji peraturannya supaya menimbulkan efek domino di kemudian hari," kata dia.
Menurut Ongen efek izin usaha Alexis tak diperpanjang akan menimbulkan efek ekonomi dan hukum.
"Iya pasti ada efeknya, orangnya mungkin gugat atau segala macam kan. Kita juga akan melihat itu, sehingga prosesnya berjalan dengan baik antara pengusaha, eksekutif, legislatif berjalan dengan baik," kata dia.
Tapi Ongen meyakini Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memiliki pertimbangan matang sebelum memutuskan masalah Alexis.
"Tentu, pak gubernur dan pak wakil gubernur punya pertimbangan yang matang. Iya kita lihat prosesnya," kata dia.
Dalam konferensi pers, kemarin, juru bicara Alexis, Lina Novita, menegaskan perusahaannya taat aturan dalam mengelola bisnis. Dia menekankan ada praktik prostitusi di Alexis.
Informasi mengenai adanya praktik prostitusi itulah yang menjadi salah satu dasar pemerintah tak menerbitkan perpanjangan izin.
"Hingga hari ini pengusaha belum lapor ke DPRD," ujar Ongen di DPRD Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Ketika ditanya mengenai sikap Fraksi Hanura terhadap keputusan pemerintah tak memperpanjang izin Alexis, Ongen menekankan fraksinya mengacu pada peraturan.
"Kami tentu mengacu pada aturan-aturan yang ada. Pada prinsipnya apa yang dilakukan pak gubernur dan wakil gubernur ya sebagai anggota DPRD perlu kita mendukung, tapi kemudian perlu kita kaji peraturannya supaya menimbulkan efek domino di kemudian hari," kata dia.
Menurut Ongen efek izin usaha Alexis tak diperpanjang akan menimbulkan efek ekonomi dan hukum.
"Iya pasti ada efeknya, orangnya mungkin gugat atau segala macam kan. Kita juga akan melihat itu, sehingga prosesnya berjalan dengan baik antara pengusaha, eksekutif, legislatif berjalan dengan baik," kata dia.
Tapi Ongen meyakini Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memiliki pertimbangan matang sebelum memutuskan masalah Alexis.
"Tentu, pak gubernur dan pak wakil gubernur punya pertimbangan yang matang. Iya kita lihat prosesnya," kata dia.
Dalam konferensi pers, kemarin, juru bicara Alexis, Lina Novita, menegaskan perusahaannya taat aturan dalam mengelola bisnis. Dia menekankan ada praktik prostitusi di Alexis.
Informasi mengenai adanya praktik prostitusi itulah yang menjadi salah satu dasar pemerintah tak menerbitkan perpanjangan izin.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Profil Alex Tirta, Pemilik Hotel Alexis yang Dulu Ditutup Anies Baswedan
-
Menilik 'Menu Istimewa' Hotel Alexis, Surga Dunia yang Karam di Tangan Anies Baswedan
-
Bos Hotel Alexis Alex Tirta Kembali Diperiksa Terkait Kasus Firli Bahuri Jumat Besok
-
Dicecar Wartawan Jelang Pemeriksaan Kasus Pemerasan Pimpinan KPK, Begini Reaksi Alex Tirta
-
Mengenal Alexis, Hotel Milik Alex Tirta yang Ditutup Saat Anies Baswedan Berkuasa
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
Terkini
-
Momen Saling Hormat Prabowo-Jokowi Jadi Sorotan, Gerindra Beri Penjelasan Ini!
-
KPK Gagal Periksa Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur Pilih ke Luar Negeri Saat Kasus Haji Diusut
-
Hakim Beratkan Vonis Nadiem karena Sudah Kaya, Pakar: Standarnya Terlalu Subjektif
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Meluas, Pemkab Tangerang Tetapkan Status Tanggap Darurat
-
Lubang Galian yang Merenggut Nyawa, Siapa Harus Bertanggung Jawab?
-
17 Tahun Terkatung-katung, Nasib Lahan Transmigrasi di Muaro Jambi Akhirnya Terang
-
KPK Dalami Aset Japto Soerjosoemarjo, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara
-
Jalan Terjal Jakarta Menuju Kota Global: Kawasan Kumuh Masih Antre Perbaikan
-
6 Pesan Prabowo ke Polri: Jangan Sombong, Jangan Nyusahin Rakyat, Terus Perbaiki Diri
-
TPA Jatiwaringin Masih Membara, 2 Helikopter Water Bombing Diterjunkan ke Lokasi!