Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim mempunyai data soal adanya 104 tenaga kerja asing (TKA) di Hotel dan Griya Pijat Alexis. Masa berlalu kerja mereka di Indonesia sudah habis.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta supaya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
Sebab, merujuk Undang-undang 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, penggunaan TKA diperkenankan dalam posisi manager dan memiliki fungsi untuk melakukan transfer knowledge (alih pengetahuan) terhadap tenaga kerja domestik.
Politikus PPP ini kemudian mempertanyakan keberadaan 104 TKA itu di Alexis.
"Saya mendesak kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen Keimigrasian untuk mengaudit TKA yang bekerja di Hotel dan tempat hiburan terkait dengan izin mereka ke Indonesia," kata Okky dalam pernyataannya, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
"Jika mereka mengantongi izin bekerja apakah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan? Jika mereka hanya mengantongi izin berkunjung, namun dalam praktiknya mereka bekerja, berarti ada penyalahgunaan izin," tambahnya.
Dia meminta supaya pemerintah tegas dalam menerapkan aturan terkait keberadaan warga asing termasuk soal TKA. Apalagi, sambung Okky, keberadaan TKA asing ini disinyalir melakukan praktik asusila.
"Langkah Pemprov DKI Jakarta ini harus menjadi momentum seluruh pihak untuk menertibkan dan menegakkan aturan, termasuk dalam aspek ketenagakerjaa," katanya.
Sebelumnya, Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita membantah mempekerjakan warga negara asing. Menurutnya warga asing yang berada di hotel Alexis adalah pelanggan karaoke.
"Tidak benar (Pekerjakan warga asing di Griya Pijat). Di Griya Pijat dan Hotel tidak ada pekerja asing, yang ada warga asing mengadakan acara, untuk karaoke," kata Lina kepada suara.com, Rabu (1/11/2017).
Baca Juga: Eks Pegawai Alexis Akan Disalurkan Bekerja di Hotel Syariah
Dia menuturkan, pihaknya tak membatasi pengunjung yang datang ke hotel Alexsis baik itu untuk menginap, karaoke, maupun menikmati jasa Griya Pijat. Tak hanya warga Indonesia, warga asing pun juga banyak yang berkunjung.
Berita Terkait
-
Eks Pegawai Alexis Akan Disalurkan Bekerja di Hotel Syariah
-
Anies ke Alexis: Kami Punya Bukti, Bahkan Kalau Mau Buka-bukaan
-
Ongen: Hingga Hari Ini Pengelola ALexis Belum Lapor ke DPRD
-
Kisah Arianto di Alexis: 'Lokal' Rp1,5 Juta, 'Impor' Rp2,5 Juta
-
Ditanya Izin Alexis Dicabut, Kenapa Inul Daratista Diam?
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan
-
Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2
-
Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor