Poin Kontrak Politik Ini yang Bikin Buruh Cabut Dukungan ke Anies

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan menarik dukungan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno karena dianggap melanggar kontrak politik dengan buruh.

"Kami, elemen buruh kecewa karena Anies-Sandi melanggar kontrak politik ini. Karena itu, kami akan menarik mandat Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta," kata Deputi Presiden KSPI ‎Muhamad Rusdi di kantor KSPI, Kramatjati, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Dalam kampanye pilkada dulu, kata Rusdi, Anies dan Sandiaga melakukan kontrak politik berisi 10 poin.

"‎Poin pertama itu soal UMP yang dijanjikan di atas Peraturan Pemerintah nomor 78 (tahun 2015 tentang pengupahan dan formula kenaikan upah minimum). Kami sangat kecewa ini dilanggar. Dari 10 poin, yang nomor satunya dilanggar. Karena itu kami jadi nggak percaya Anies-Sandi memenuhi kontrak politik pada poin 2 sampai 10-nya," kata Rusdi.

Karena Anies dan Sandiaga kini sudah menjadi gubernur dan wakil gubernur, buruh tidak bisa memakzulkan. Tetapi, kata Rusdi, elemen buruh akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan Anies-Sandiaga.

"Karena sudah dilantik, ini kan tidak bisa dibatalkan. ‎ Tapi secara sosial, buruh adalah elemen yang besar sehingga menjadi perhatian yang penting. Kalau dengan buruh saja tidak memenuhi kontrak politiknya, bagaimana yang lain?" katanya.‎
‎
Anies dan Sandiaga menetapkan upah minimum provinsi ‎Jakarta tahun 2018 sebesar Rp3.648.035. Angka ini naik 8,71 persen dari UMP 2017 sebesar Rp3.355.750.

Buruh Jakarta menolak UMP Jakarta tahun 2018 dan tetap menuntut UMP 2018 sebesar Rp3,9 juta.

"Kami minta Anies-Sandi revisi UMP ini, dari Rp3.648.035 menjadi Rp3.917.000. Ini berdasarkan survei KHL ditambah inflasi. KHL-nya Rp3.603.00 ditambah inflasi jadi Rp3.917.000," ujar Rusdi.‎