Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai langkah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mempolisikan sejumlah pemilik akun media sosial justru memperburuk citra partai. Novanto melaporkan pemilik akun yang menyebarkan meme Novanto ketika masih dirawat di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Kalau citra (terhadap Golkar) saya kira tentu akan berpengaruh, sekarang saja citra masyarakat terhadap Novanto akan terbentuk, dan citra itu akan berdampak kepada Golkar," kata Akbar ditemui usai menghadiri pertemuan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dengan Presiden Joko Widodo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Sebagai mantan ketua umum Golkar, Akbar prihatin dengan kondisi partainya sejak dipimpin Novanto. Pasalnya, survei sejumlah lembaga menyebutkan elektabilitas Golkar makin terpuruk.
"Kami warga Golkar sangat prihatin dan sedih penurunan opini publik kepada Golkar akhir akhir ini. Berbagai lembaga survei saya ikuti dibawah angka 10, tinggal satu digit, ada yang sembilan, ada yang tujuh. Kalau tren terus turun yang saya takutkan, enam sekian, lima sekian, empat sekian, tiga sekian, dan kalau sampai tiga sekian, itu artinya tidak melewati batas Threshold. Berarti kami tidak punya wakil, itu yang saya takutkan," ujar dia.
Akbar menyarankan pengurus Golkar segera melakukan perbaikan dan perubahan internal untuk mengembalikan citra partai.
"Karena itu citra sangat penting, untuk mengubah citra perlu melakukan perbaikan dan perubahan. Sehingga publik juga melihat, oh Golkar sudah melakukan perubahan, perbaikan, kalau begitu Golkar bisa kita percaya kembali," kata dia.
Ketika ditanya perubahan internal seperti apa yang dibutuhkan Golkar, Akbar mengatakan: "Perubahan itu artinya bisa macam macam, salah satunya bisa itu (ganti Novanto sebagai ketua umum). Tapi saya tidak mengatakan eksplisit itu, perubahan bisa berbagai arah."
Polisis udah mengamankan salah satu pembuat meme tentang Novanto, Dyan, warga Tangerang, Banten. Dyan dijerat dengan UU ITE.
Dyan tak lain adalah kader Partai Solidaritas Indonesia. Statusnya sekarang menjadi tersangka.
Tag
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri