Suara.com - Uskup senior Myanmar meminta Paus Fransiskus tak menggunakan diksi "Rohingya", selama mengunjungi negeri itu pada November 2017.
Sri Paus, seperti dilansir Bangkok Post, Rabu (8/11/2017), berencana mengunjungi Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan setelah militer negeri itu mempersekusi komunitas muslim Rohingya di wilayah Rakhine sejak Agustus lalu.
Paus Fransiskus melawat ke Myanmar selama tiga hari, yakni sejak tanggal 27 hingga 30 November. Setelahnya, ia akan ke Bangladesh, menemui 600.000 warga Rohingya yang mengungsi. Hari pertama kunjungannya ke Myanmar, Sri Paus akan menemui Konselor Negara Aung San Suu Kyi.
"Paus Fransiskus datang untuk memberikan bantuan kepada minoritas Muslim. Dia sudah mengatakan kepada kami, bahwa mereka (Rohingya) adalah orang-orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan sekarang," kata Kardinal Gereja Katolik Roma di Myanmar, Charles Maung Bo.
Sri Paus, kata dia, selalu menggunakan kata "Rohingya" dalam setiap kesempatan mengampanyekan bantuan kemanusiaan dan penyelesaian krisis di Myanmar.
Tapi, kata Kardinal Maung Bo, Konselor Suu Kyi telah meminta para pemimpin asing untuk tidak menggunakan istilah Rohingya, karena menurutnya itu adalah bentuk inflamasi alias penghasutan.
Bo, yang ditunjuk oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 sebagai kardinal pertama dan satu-satunya di Myanmar, mengatakan pemimpin gereja di negara tersebut telah menasihati dirinya untuk meminta Sri Paus menghindari diksi tersebut.
"Permintaan dari gereja setempat sudah kami sampaikan kepada Sri Paus. Saya sendiri tak tahu, apakah Sri Paus akan mengindari atau tetap menggunakan diksi itu ketika berkunjung ke sini," tuturnya.
Walaupun nantinya Sri Paus tetap menggunakan istilah "Rohingya", Kardinal Maung Bo meminta pemerintah maupun pihak yang anti-Rohingya tak menilai secara politis.
Baca Juga: Siswa Bunuh Adik Kelas Demi Tunda Ujian dan Rapat Wali Murid
"Sri Paus pasti menggunakan istilah 'Rohingya' untuk mengidentifikasi suatu kaum yang mereka sendiri menyebut diri seperti itu. Ini harus dihormati," terangnya.
Untuk diketahui, mayoritas warga Myanmar tak mau menyebut komunitas di Rakhine dengan sebutan "Rohingya". Bagi mereka, orang-orang itu adalah imigran ilegal dari Bangladesh.
Sebabnya, dalam konsensus nasional, Myanmar hanya mengidentifikasi dan mengakui 135 suku bangsa dan tak termasuk Rohingya.
Sementara Paus Fransiskus, selama ini dikenal sebagai seorang tokoh yang selalu mengampanyekan keberpihakan kepada Rohingya. Ia menilai, komunitas tersebut ditindas pemerintah dan militer Myanmar hanya karena berbeda keyakinan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu