Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Presiden Joko Widodo ikut bicara langkah Bareksrim Polri mulai menyidik Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kedua pimpinan KPK disidik dalam kasus dugaan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan laporan pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Diduga Terima Ijon Proyek hingga Rp 14,2 Miliar, Bupati Bekasi dan Ayahnya Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah