Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Presiden Joko Widodo ikut bicara langkah Bareksrim Polri mulai menyidik Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kedua pimpinan KPK disidik dalam kasus dugaan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan laporan pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Komentar
Berita Terkait
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Sanksi Menanti! Mahasiswa UNISA Yogyakarta Pelaku Kekerasan Akhirnya Mengaku
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Pria 55 Tahun di Pasar Minggu Diduga Lecehkan Anak, Polisi Evakuasi dari Amukan Warga
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000