Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Presiden Joko Widodo ikut bicara langkah Bareksrim Polri mulai menyidik Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kedua pimpinan KPK disidik dalam kasus dugaan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan laporan pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Komentar
Berita Terkait
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Ratusan Ribu USD Disita dari Bandung dan Tangerang Terkait Kasus Suap Pajak Banjarmasin
-
Bukan Sekali! Menhut Raja Juli Sering Ketemu Bupati Kuansing Sebelum Kena OTT
-
Bukan Cuma Raja Juli, Pejabat Kemenhut Diduga Ikut Terima Dolar dari Bupati Kuansing
-
Saksi Kasus KPP Banjarmasin Kembalikan USD 530 Ribu ke KPK, Diduga dari Wajib Pajak
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan