Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Presiden Joko Widodo ikut bicara langkah Bareksrim Polri mulai menyidik Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kedua pimpinan KPK disidik dalam kasus dugaan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan laporan pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Komentar
Berita Terkait
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
Kapolri Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Reformasi Kepolisian
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
PBNU Tetapkan Jadwal Muktamar ke-35 Agustus 2026, NTB hingga Jatim 'Berebut' Jadi Tuan Rumah
-
Pengamat UMY Sebut Prabowo Rugi Besar Jika 'Pelihara' Homeless Media: Itu Membodohi Publik
-
Talkshow di SMAN 9 Gowa, Ketum TP PKK Dorong Siswa Kembangkan Bakat dan Potensi Diri
-
Jejak Pelarian Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Pati Berakhir di Wonogiri, Muka Lesu Tangan Diborgol
-
Letjen Robi Herbawan Ditunjuk Jadi Kabais TNI
-
Isu Persija vs Persib Tergusur Acara GRIB Jaya, Pramono: Saya Tidak Mau Berspekulasi
-
Donald Trump: Ayolah Iran, Kibarkan Bendera Putih
-
Ade Armando Resmi Keluar dari PSI, Pengamat Sebut Demi Selamatkan Citra Partai
-
Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Besok, Minta Nasihat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat yang Disorot
-
Gelandang Botafogo Danilo Incar Satu Slot Timnas Brasil di Piala Dunia 2026: Banyak Pemain Top