Wapres Jusuf Kalla seusai acara Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/11/2016). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Ketua DPR dari Golkar Setya Novanto untuk bersikap kooperatif dengan penyidik KPK. Sikap Novanto yang menghindari dijemput paksa KPK semalam bisa menimbulkan pertanyaan besar.
"Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu," kata Jusuf Kalla usai memberikan arahan di rapat kerja nasional Partai Nasional Demokrat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Mantan ketua umum Partai Golkar mengatakan seharusnya Novanto kooperatif saja dengan penegak hukum.
"Tentu harus tetap (taat) kepada jalur hukum bahwa kalau dibutuhkan ya harus siap. Kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Tindakan Novanto akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik kepada Novanto.
"Kepemimpinan harus taat kepada hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan," kata Jusuf Kalla.
Novanto merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP.
KPK kemudian menerbitkan surat penangkapan terhadap tersangka Setya Novanto karena tidak kooperatif.
"Karena ada kebutuhan penyidikan terkait faktor-faktor tadi, KPK terbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN untuk proses penyidikan pidana kasus KTP elektronik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, dini hari tadi.
KPK menerbitkan surat perintah penangkapan karena Novanto tidak pernah hadir ketika dipanggil sebagai saksi maupun tersangka. Sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dia dipanggil tiga kali. Kemudian, dia dipanggil lagi sebagai tersangka dan kembali tidak hadir.
"KPK sudah lakukan segala upaya secara persuasif, sesuai hukum, pemanggilan, baik saksi maupun tersangka, tetapi tidak datang, meskipun memang ada pemberitahuan," kata Febri.
Salah satu alasan Novanto tidak hadir karena menganggap KPK tidak punya izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksanya dianggap tidak relevan.
Dini hari ini, penyidik KPK berada di rumah Novanto, Jalan WIjaya, Kebayoran Baru, untuk mencarinya. Tapi, Novanto tidak ada di rumah.
Novanto diimbau untuk menyerahkan diri. Kalau tak punya itikad baik juga, KPK akan menerbitkan namanya dalam daftar pencarian orang.
Komentar
Berita Terkait
-
Dipolisikan 40 Ormas Islam, Ade Armando Tantang Balik: Tunjukkan Bukti di Video Mana
-
Ade Armando Klaim Baru Tahu Ceramah JK di UGM 40 Menit Usai Dipolisikan
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video Ceramah JK
-
Dilaporkan ke Bareskrim, Abu Janda hingga Ade Armando Dituding Provokasi Potongan Video JK
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara