Wapres Jusuf Kalla seusai acara Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/11/2016). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Ketua DPR dari Golkar Setya Novanto untuk bersikap kooperatif dengan penyidik KPK. Sikap Novanto yang menghindari dijemput paksa KPK semalam bisa menimbulkan pertanyaan besar.
"Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu," kata Jusuf Kalla usai memberikan arahan di rapat kerja nasional Partai Nasional Demokrat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Mantan ketua umum Partai Golkar mengatakan seharusnya Novanto kooperatif saja dengan penegak hukum.
"Tentu harus tetap (taat) kepada jalur hukum bahwa kalau dibutuhkan ya harus siap. Kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Tindakan Novanto akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik kepada Novanto.
"Kepemimpinan harus taat kepada hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan," kata Jusuf Kalla.
Novanto merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP.
KPK kemudian menerbitkan surat penangkapan terhadap tersangka Setya Novanto karena tidak kooperatif.
"Karena ada kebutuhan penyidikan terkait faktor-faktor tadi, KPK terbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN untuk proses penyidikan pidana kasus KTP elektronik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, dini hari tadi.
KPK menerbitkan surat perintah penangkapan karena Novanto tidak pernah hadir ketika dipanggil sebagai saksi maupun tersangka. Sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dia dipanggil tiga kali. Kemudian, dia dipanggil lagi sebagai tersangka dan kembali tidak hadir.
"KPK sudah lakukan segala upaya secara persuasif, sesuai hukum, pemanggilan, baik saksi maupun tersangka, tetapi tidak datang, meskipun memang ada pemberitahuan," kata Febri.
Salah satu alasan Novanto tidak hadir karena menganggap KPK tidak punya izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksanya dianggap tidak relevan.
Dini hari ini, penyidik KPK berada di rumah Novanto, Jalan WIjaya, Kebayoran Baru, untuk mencarinya. Tapi, Novanto tidak ada di rumah.
Novanto diimbau untuk menyerahkan diri. Kalau tak punya itikad baik juga, KPK akan menerbitkan namanya dalam daftar pencarian orang.
Komentar
Berita Terkait
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh
-
Baleg DPR RI Rapat Undang Jusuf Kalla, Ada Apa?
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang