Menkopolhukam Wiranto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan siapapun, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, tidak akan bisa lari dari proses hukum.
“Posisi pemerintah tidak akan mencampuri masalah hukum, tapi tentu sebagai negara hukum siapapun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum itu, kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini dan untuk kita patuhi bersama,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
“Posisi pemerintah tidak akan mencampuri masalah hukum, tapi tentu sebagai negara hukum siapapun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum itu, kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini dan untuk kita patuhi bersama,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
Pernyataan Wiranto terkait langkah KPK menerbitkan surat perintah penangkapan Novanto dalam kasus korupei e-KTP.
Wiranto menegaskan eksekutif tidak akan intervensi pada urusan yudikatif.
“Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden bahwa pemerintah, eksekutif tidak akan mencampuri urusan yudikatif (KPK). Pemerintah tidak akan masuk intervensi ke masalah hukum,” ujar dia.
Novanto mengatakan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Siapapun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kita harus mematuhi apa-apa yang disepakati dalam permasalahan hukum itu. Dengan demikian hukum terus berlaku, dan pemerintah sudah jelas bahwa siapapun harus patuh pada hukum, apapun akibatnya,” kata dia.
Wiranto menegaskan eksekutif tidak akan intervensi pada urusan yudikatif.
“Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden bahwa pemerintah, eksekutif tidak akan mencampuri urusan yudikatif (KPK). Pemerintah tidak akan masuk intervensi ke masalah hukum,” ujar dia.
Novanto mengatakan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Siapapun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kita harus mematuhi apa-apa yang disepakati dalam permasalahan hukum itu. Dengan demikian hukum terus berlaku, dan pemerintah sudah jelas bahwa siapapun harus patuh pada hukum, apapun akibatnya,” kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029