Menkopolhukam Wiranto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan siapapun, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, tidak akan bisa lari dari proses hukum.
“Posisi pemerintah tidak akan mencampuri masalah hukum, tapi tentu sebagai negara hukum siapapun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum itu, kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini dan untuk kita patuhi bersama,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
“Posisi pemerintah tidak akan mencampuri masalah hukum, tapi tentu sebagai negara hukum siapapun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum itu, kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini dan untuk kita patuhi bersama,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
Pernyataan Wiranto terkait langkah KPK menerbitkan surat perintah penangkapan Novanto dalam kasus korupei e-KTP.
Wiranto menegaskan eksekutif tidak akan intervensi pada urusan yudikatif.
“Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden bahwa pemerintah, eksekutif tidak akan mencampuri urusan yudikatif (KPK). Pemerintah tidak akan masuk intervensi ke masalah hukum,” ujar dia.
Novanto mengatakan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Siapapun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kita harus mematuhi apa-apa yang disepakati dalam permasalahan hukum itu. Dengan demikian hukum terus berlaku, dan pemerintah sudah jelas bahwa siapapun harus patuh pada hukum, apapun akibatnya,” kata dia.
Wiranto menegaskan eksekutif tidak akan intervensi pada urusan yudikatif.
“Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden bahwa pemerintah, eksekutif tidak akan mencampuri urusan yudikatif (KPK). Pemerintah tidak akan masuk intervensi ke masalah hukum,” ujar dia.
Novanto mengatakan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Siapapun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kita harus mematuhi apa-apa yang disepakati dalam permasalahan hukum itu. Dengan demikian hukum terus berlaku, dan pemerintah sudah jelas bahwa siapapun harus patuh pada hukum, apapun akibatnya,” kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
Terkini
-
Dari Stunting ke Ekonomi: Program MBG Disiapkan Jadi Penggerak 3T
-
Karma Instan! Usai Sesumbar Rampok Uang Negara, Wahyudin Moridu Kini Banting Setir Jualan Es Batu
-
Keraguan Publik Atas Keaslian Ijazah Jokowi Kian Membara Meski Bareskrim Menyatakan Asli
-
Imbas Ortu Meleng, Anak di Depok Nyangkut di Mesin Cuci, Begini Nasibnya!
-
Skandal Proyek Satelit Kemenhan, Kejagung Buru CEO Asal Hungaria Gabor Kuti
-
Puan 'Bangga' Presiden Indonesia Comeback Pidato di PBB Usai Satu Dekade Absen: Ini yang Ditunggu
-
Pemerintah Siapkan 20.000 Program Kerja Magang Akhir 2025, Bagaimana Cara Daftarnya?
-
Strategi Hilirisasi Pertanian Jadi Bahasan Mendagri untuk Atasi Middle Income Trap
-
KPK Dukung Prabowo Rombak Komite TPPU: Penting untuk Pemulihan Aset Negara
-
'Jual' Anak 6 Tahun yang Dicabuli Eks Kapolres Ngada, Mahasiswi Fani Dituntut 12 Tahun Penjara