Menkopolhukam Wiranto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan siapapun, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, tidak akan bisa lari dari proses hukum.
“Posisi pemerintah tidak akan mencampuri masalah hukum, tapi tentu sebagai negara hukum siapapun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum itu, kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini dan untuk kita patuhi bersama,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
“Posisi pemerintah tidak akan mencampuri masalah hukum, tapi tentu sebagai negara hukum siapapun tidak akan terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum itu, kan kesepakatan kolektif yang telah disepakati oleh bangsa ini dan untuk kita patuhi bersama,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11/2017).
Pernyataan Wiranto terkait langkah KPK menerbitkan surat perintah penangkapan Novanto dalam kasus korupei e-KTP.
Wiranto menegaskan eksekutif tidak akan intervensi pada urusan yudikatif.
“Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden bahwa pemerintah, eksekutif tidak akan mencampuri urusan yudikatif (KPK). Pemerintah tidak akan masuk intervensi ke masalah hukum,” ujar dia.
Novanto mengatakan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Siapapun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kita harus mematuhi apa-apa yang disepakati dalam permasalahan hukum itu. Dengan demikian hukum terus berlaku, dan pemerintah sudah jelas bahwa siapapun harus patuh pada hukum, apapun akibatnya,” kata dia.
Wiranto menegaskan eksekutif tidak akan intervensi pada urusan yudikatif.
“Dari awal memang kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Presiden bahwa pemerintah, eksekutif tidak akan mencampuri urusan yudikatif (KPK). Pemerintah tidak akan masuk intervensi ke masalah hukum,” ujar dia.
Novanto mengatakan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Siapapun yang sudah terlibat masalah hukum tentunya kita harus mematuhi apa-apa yang disepakati dalam permasalahan hukum itu. Dengan demikian hukum terus berlaku, dan pemerintah sudah jelas bahwa siapapun harus patuh pada hukum, apapun akibatnya,” kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
Kecelakaan di Jatim Melonjak 78 Persen Saat Lebaran, Kapolda: Seimbang dengan Pergerakan Arus
-
Indonesia Siapkan Draft Element Paper untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global
-
Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata
-
Tergiur Penggandaan Black Dollar, WNA Korea Tertipu Duo Liberia di Jakarta
-
1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat
-
Bisakah Pertanian Masyarakat Adat Menjawab Krisis Pangan Global? Ini Temuan Terbarunya
-
Transformasi Pengelolaan Kendaraan Operasional: Dari Beli ke Sewa
-
Karena Ini, Pengacara Eks Wamenaker Noel Tuding KPK Tebang Pilih
-
Perdagangan Kayu Ilegal Masih Marak, Bisakah Sains Forensik Jadi Solusi?
-
Berawal dari Perkelahian Adik, Pemuda di Maluku Tewas Dipukul Prajurit TNI