Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Afganistan menginginkan Indonesia terlibat dan berperan dalam membangun perdamaian di negara tersebut. Indonesia diharapkan dapat memediasi konflik antar suku yang menimbulkan perang saudara di Afganistan.
"Tadi yang mulia Bapak Karim Khalili (Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan) juga menyampaikan terbuka dan sangat senang sekali kalau Indonesia bisa berperan dalam menyelesaikan konflik. Karena kita dianggap, pertama Islam di Indonesia adalah Islam moderat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).
Selain Islam yang moderat, Afganistan menilai Indonesia lebih netral. Sehingga mereka lebih terbuka dengan Indonesia.
"Yang kedua, kita dianggap netral dan tidak memiliki kepentingan," ujar dia.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia akan menyambut baik keinginan Afganistan tersebut. Selain itu Afganistan juga akan menindaklanjuti rencana melibatkan Indonesia untuk membangun rekonsiliasi konflik/perdamaian di negaranya.
"Mereka menyampaikan segera akan menyusun jadwal secepatnya untuk nanti mengundang ulama-ulama berikutnya dari sana, dari Taliban, Afganistan, Pakistan. Kemudian juga bersama sama dengan ulama ulama di Indonesia untuk bersama sama mencari solusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Afganistan," kata dia.
Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu ia menceritakan tentang keberagaman Indonesia, yang memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan juga ingin belajar Islam moderat di Indonesia.
"Beliau (Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan) sampaikan, Indonesia adalah sebuah contoh penerapan Islam yang benar. Dan mereka ingin sharing, ingin belajar banyak mengenai Islam yang moderat di Indonesia," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Terima 40 Delegasi Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan
Tag
Berita Terkait
-
Serangan Udara Picu Eskalasi Konflik Afghanistan-Pakistan: Puluhan Tewas, Rusia Merespon!
-
Afghanistan Pulihkan Akses Internet 48 Jam Setelah Penutupan Taliban
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Disorot, Ini Fakta dan Profil Sekolahnya
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
-
Aksi Jual Asing Marak, Saham BBCA Sudah 'Diskon' Hampir 10 Persen
Terkini
-
Kasatgas Tito Lepas Taruna Akpol, Akmil, Unhan Bantu Percepatan Penanganan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Sudin Pertamanan Jakpus: Pohon Tumbang Matraman Ada di Area SPBU, Korban Tidak Luka Serius
-
Jelang Malam, 125 RT dan 16 Ruas Jalan Masih Tergenang Banjir Jakarta
-
Eks Menpora Dito Ariotedjo Mengaku Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertuanya Digeledah KPK
-
Eks Menpora Dito Akui Sempat Ditanya Penyidik KPK soal Mertua Sekaligus Bos Maktour
-
Eks Menpora Dito Ungkap Alasan Gus Yaqut Tak Ikut Jokowi ke Arab Saudi Saat Bahas Kuota Haji
-
Pramono Anung Tinjau Cengkareng Drain: Sudah Ada Penurunan Debit Air, Saya Yakin Segera Surut
-
Kasatgas Tito Karnavian Salurkan Bantuan Terpadu untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang
-
Nyawa Jemaah Lebih Berharga dari Antrean, MUI Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Tambah Kuota Haji
-
Geruduk Komnas HAM, Roy Suryo Lapor Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kasus Ijazah Jokowi