Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Afganistan menginginkan Indonesia terlibat dan berperan dalam membangun perdamaian di negara tersebut. Indonesia diharapkan dapat memediasi konflik antar suku yang menimbulkan perang saudara di Afganistan.
"Tadi yang mulia Bapak Karim Khalili (Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan) juga menyampaikan terbuka dan sangat senang sekali kalau Indonesia bisa berperan dalam menyelesaikan konflik. Karena kita dianggap, pertama Islam di Indonesia adalah Islam moderat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).
Selain Islam yang moderat, Afganistan menilai Indonesia lebih netral. Sehingga mereka lebih terbuka dengan Indonesia.
"Yang kedua, kita dianggap netral dan tidak memiliki kepentingan," ujar dia.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah Indonesia akan menyambut baik keinginan Afganistan tersebut. Selain itu Afganistan juga akan menindaklanjuti rencana melibatkan Indonesia untuk membangun rekonsiliasi konflik/perdamaian di negaranya.
"Mereka menyampaikan segera akan menyusun jadwal secepatnya untuk nanti mengundang ulama-ulama berikutnya dari sana, dari Taliban, Afganistan, Pakistan. Kemudian juga bersama sama dengan ulama ulama di Indonesia untuk bersama sama mencari solusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Afganistan," kata dia.
Jokowi menambahkan, dalam pertemuan itu ia menceritakan tentang keberagaman Indonesia, yang memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan juga ingin belajar Islam moderat di Indonesia.
"Beliau (Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afganistan) sampaikan, Indonesia adalah sebuah contoh penerapan Islam yang benar. Dan mereka ingin sharing, ingin belajar banyak mengenai Islam yang moderat di Indonesia," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Terima 40 Delegasi Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan
Tag
Berita Terkait
-
Penebusan Dosa Masa Lalu dalam Novel The Kite Runner Karya Khaled Hosseini
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
76 Tahun AS Berperang: Triliunan Dolar Habis, Jutaan Nyawa Melayang, Perang Iran yang Termahal
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo