Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, telah mendapat penjelasan dari pemimpin DPRD setempat mengenai dana anggaran kunjungan kerja (kunker) komisi-komisi dewan tahun 2018 senilai Rp107.797.974.740.
Dana kunker legislator tersebut menjadi sorotan publik karena mengalami peningkatan signifikan kalau dibandingkan pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
"Sudah disosialisasikan oleh teman-teman DPRD, digunakan untuk mendapatkan referensi, informasi-informasi, studi komparasi di daerah-daerah lain," ujar Sandiaga seusai menghadiri acara di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).
Sandiaga berharap, anggaran kunker yang tengah menjadi sorotan masyarakat itu bisa efektif jika nantinya disetujui.
"Anggaran-anggaran ini bukan hanya anggaran jalan-jalan. Tetapi, anggaran yang betul-betul meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi mitra pemprov, untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan terbaik yang mereka dapatkan dari luar negeri maupun sekeliling Indonesia," jelas Sandiaga.
Selain itu, ia berharap 106 wakil rakyat Jakarta mau turun ke masyarakat menyerap aspirasi warga secara rutin sekali dalam sepekan.
Saat ditanya soal kewajaran anggaran Rp107 miliar untuk kunjungan kerja dewan ke sejumlah daerah di Indonesia, Sandiaga tidak menjawab.
Ia hanya mengatakan sebagian hal tersebut sudah diatur pada pemerintahan sebelumnya, tepatnya saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat sebagai Gubernur.
Baca Juga: Soekarwo Pilih Dukung Khofifah Ketimbang Gus Ipul
"Itu kami review. Saya kan review satu-satu secara detail, saya pertanyakan. Tapi ini memang sudah yang diatur dalam pergub. Ini yang sudah disosialisasikan diajukan sebelumnya oleh pemerintahan Pak Djarot," terangnya.
"Jadi itu yang sudah on the table, yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Waktu kami meninjaunya, ada beberapa yang bisa diefisiensikan. Tapi ada beberapa yang sudah menjadi keputusan sebelumnya yang harus kami amankan," jelasnya.
Dana anggaran kunker komisi-komisi DPRD Jakarta sebesar Rp107 miliar tengah menjadi sorotan publik. Anggaran yang dapat dilihat melalui laman apbd.jakarta.go.id itu naik sekitar Rp79 miliar, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp28.756.220.550.
Selain kunjungan dewan di dalam kota, sekretariat DPRD Jakarta juga menganggarkan Rp968.786.000 untuk kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD Jakarta ke luar negeri.
Berita Terkait
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
IPO PAM Jaya, Basri Baco Ingatkan Nasib Bank DKI: Saham Bisa Anjlok, Negara Rugi
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO