Suara.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis peringkat elektabilitas Partai Golkar berada di peringkat ketiga, dengan 10,9 persen, setelah PDI Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan di Jakarta, Minggu, bahwa lemahnya elektabilitas Partai Golkar tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra dan adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
"Kita tahu (Partai) Golkar sedang mengalami dinamika cukup kencang di internalnya, yakni ketua umumnya sedang mengalami persoalan hukum. Itu menjadi faktor tren Golkar saat ini cenderung turun, namun itu bukan satu-satunya penyebab," kata Hanta dalam rilis survei Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK: Meneropong Peta Elektoral 2019.
Selain kedua faktor itu, Hanta menilai implementasi dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo belum terealisasi sehingga partai berlambang pohon beringin itu belum mendapatkan insentif elektoral dari Jokowi.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan rendahnya angka elektabilitas partai tersebut tidak mengagetkan karena sudah diprediksi oleh internal partai, menyusul adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
Guna memperbaiki angka elektabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik, Nurdin mengatakan pihaknya akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk merombak kepengurusan partai sehingga mesin politik partai dapat kembali berjalan normal.
"Tidak ada pilihan selain Partai Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi, artinya harus Munaslub dan melahirkan pemimpin baru. Sehingga, dengan demikian, kita bisa meningkatkan kinerja partai, baik itu kerja politik, sosial maupun kemasyarakatan," kata Nurdin di Jakarta, Minggu.
Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar akan dijadwalkan setelah menunggu keputusan hasil sidang pra-peradilan yang diajukan Setya Novanto, yang rencananya berlangsung pada Kamis, 30 November.
"Partai Golkar itu ada tata cara, ada aturan AD/ART, sehingga saya pikir paling cepat Munaslub ini bisa kami lakukan pada pertengahan Januari 2018," ujarnya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka