Suara.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis peringkat elektabilitas Partai Golkar berada di peringkat ketiga, dengan 10,9 persen, setelah PDI Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan di Jakarta, Minggu, bahwa lemahnya elektabilitas Partai Golkar tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra dan adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
"Kita tahu (Partai) Golkar sedang mengalami dinamika cukup kencang di internalnya, yakni ketua umumnya sedang mengalami persoalan hukum. Itu menjadi faktor tren Golkar saat ini cenderung turun, namun itu bukan satu-satunya penyebab," kata Hanta dalam rilis survei Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK: Meneropong Peta Elektoral 2019.
Selain kedua faktor itu, Hanta menilai implementasi dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo belum terealisasi sehingga partai berlambang pohon beringin itu belum mendapatkan insentif elektoral dari Jokowi.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan rendahnya angka elektabilitas partai tersebut tidak mengagetkan karena sudah diprediksi oleh internal partai, menyusul adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
Guna memperbaiki angka elektabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik, Nurdin mengatakan pihaknya akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk merombak kepengurusan partai sehingga mesin politik partai dapat kembali berjalan normal.
"Tidak ada pilihan selain Partai Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi, artinya harus Munaslub dan melahirkan pemimpin baru. Sehingga, dengan demikian, kita bisa meningkatkan kinerja partai, baik itu kerja politik, sosial maupun kemasyarakatan," kata Nurdin di Jakarta, Minggu.
Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar akan dijadwalkan setelah menunggu keputusan hasil sidang pra-peradilan yang diajukan Setya Novanto, yang rencananya berlangsung pada Kamis, 30 November.
"Partai Golkar itu ada tata cara, ada aturan AD/ART, sehingga saya pikir paling cepat Munaslub ini bisa kami lakukan pada pertengahan Januari 2018," ujarnya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?