Suara.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis peringkat elektabilitas Partai Golkar berada di peringkat ketiga, dengan 10,9 persen, setelah PDI Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan di Jakarta, Minggu, bahwa lemahnya elektabilitas Partai Golkar tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra dan adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
"Kita tahu (Partai) Golkar sedang mengalami dinamika cukup kencang di internalnya, yakni ketua umumnya sedang mengalami persoalan hukum. Itu menjadi faktor tren Golkar saat ini cenderung turun, namun itu bukan satu-satunya penyebab," kata Hanta dalam rilis survei Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK: Meneropong Peta Elektoral 2019.
Selain kedua faktor itu, Hanta menilai implementasi dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo belum terealisasi sehingga partai berlambang pohon beringin itu belum mendapatkan insentif elektoral dari Jokowi.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan rendahnya angka elektabilitas partai tersebut tidak mengagetkan karena sudah diprediksi oleh internal partai, menyusul adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
Guna memperbaiki angka elektabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik, Nurdin mengatakan pihaknya akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk merombak kepengurusan partai sehingga mesin politik partai dapat kembali berjalan normal.
"Tidak ada pilihan selain Partai Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi, artinya harus Munaslub dan melahirkan pemimpin baru. Sehingga, dengan demikian, kita bisa meningkatkan kinerja partai, baik itu kerja politik, sosial maupun kemasyarakatan," kata Nurdin di Jakarta, Minggu.
Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar akan dijadwalkan setelah menunggu keputusan hasil sidang pra-peradilan yang diajukan Setya Novanto, yang rencananya berlangsung pada Kamis, 30 November.
"Partai Golkar itu ada tata cara, ada aturan AD/ART, sehingga saya pikir paling cepat Munaslub ini bisa kami lakukan pada pertengahan Januari 2018," ujarnya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting