Suara.com - Setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Komisi I DPR akhirnya menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Maka rapat komisi I DPR RI pada hari Rabu, (6/12/2017) Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri yang langsung disambut tepuk tangan dan sorakan teman seangkatan Hadi di Ruangan Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
DPR menilai Marsekal Hadi Tjahjanto pantas menjadi Panglima TNI. Sebab, lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1986 tersebut memiliki rekam jejak yang sangat bagus.
"Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai KSAU, selain itu dia juga dinilai memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis.
Ketika DPR menyetujui Marsekal Hadi menjadi Panglima TNI, saat bersamaan DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dari posisinya sebagai Panglima TNI.
"Selain itu Komisi I juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, seraya memberikan apresiasi kepada beliau atas dedikasi kesungguhan profesionalisme dan kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI," katanya.
DPR berharap segala capaian positif Gatot Nurmantyo dapat dilanjutkan oleh Hadi Tjahjanto.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini terhadap Marsekal Hadi, Komisi I membaginya dalam tiga tahap. Diawali dengan melakukan penelitian administrasi calon, lalu dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi, dan pendalaman serta diakhiri dengan pengambilan keputusan melalui pandangan dari fraksi-fraksi dan anggota Komisi I DPR RI.
"Adapun yang terkait hal hal apa saja yang ditanyakan kepada calon panglima TNI secara umum ada tiga hal penting yang ditanyakan oleh anggota Komisi I yaitu tentang kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas. Selain itu komisi I DPR RI juga menekankan kepada calon Panglima tentang pentingnya menjaga dan merawat keutuhan NKRI," kata Abdul Kharis.
Baca Juga: Hindari Dualisme, Panglima TNI Minta Penggantinya Cepat Dilantik
Menanggapi persetujuan yang diberikan oleh Komisi I DPR, Marsekal Hadi menyampaikan ucapan terima kasih.
"Tanggapan dari saya, proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan mulai siang sampai sore hari ini sesuai dengan tahapan mulai dari paparan visi dan misi, kemudian menyampaikan kebijakan dan strategi, dan dilanjutkan dengan pandangan-pandangan fraksi semuanya bisa berjalan dnegan baik," kata Hadi singkat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji, Ngaku Jadi Korban Ibnu Mas'ud, Kok Bisa?