Suara.com - Setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Komisi I DPR akhirnya menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Maka rapat komisi I DPR RI pada hari Rabu, (6/12/2017) Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri yang langsung disambut tepuk tangan dan sorakan teman seangkatan Hadi di Ruangan Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
DPR menilai Marsekal Hadi Tjahjanto pantas menjadi Panglima TNI. Sebab, lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1986 tersebut memiliki rekam jejak yang sangat bagus.
"Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai KSAU, selain itu dia juga dinilai memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis.
Ketika DPR menyetujui Marsekal Hadi menjadi Panglima TNI, saat bersamaan DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dari posisinya sebagai Panglima TNI.
"Selain itu Komisi I juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, seraya memberikan apresiasi kepada beliau atas dedikasi kesungguhan profesionalisme dan kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI," katanya.
DPR berharap segala capaian positif Gatot Nurmantyo dapat dilanjutkan oleh Hadi Tjahjanto.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini terhadap Marsekal Hadi, Komisi I membaginya dalam tiga tahap. Diawali dengan melakukan penelitian administrasi calon, lalu dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi, dan pendalaman serta diakhiri dengan pengambilan keputusan melalui pandangan dari fraksi-fraksi dan anggota Komisi I DPR RI.
"Adapun yang terkait hal hal apa saja yang ditanyakan kepada calon panglima TNI secara umum ada tiga hal penting yang ditanyakan oleh anggota Komisi I yaitu tentang kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas. Selain itu komisi I DPR RI juga menekankan kepada calon Panglima tentang pentingnya menjaga dan merawat keutuhan NKRI," kata Abdul Kharis.
Baca Juga: Hindari Dualisme, Panglima TNI Minta Penggantinya Cepat Dilantik
Menanggapi persetujuan yang diberikan oleh Komisi I DPR, Marsekal Hadi menyampaikan ucapan terima kasih.
"Tanggapan dari saya, proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan mulai siang sampai sore hari ini sesuai dengan tahapan mulai dari paparan visi dan misi, kemudian menyampaikan kebijakan dan strategi, dan dilanjutkan dengan pandangan-pandangan fraksi semuanya bisa berjalan dnegan baik," kata Hadi singkat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti