Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tak ada mekanisme organisasi yang dilanggar setelah dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018 dicabut.
Nurdin megatakan, dukungan itu dicabut karena menilai Wali Kota Bandung itu tidak konsisten terhadap keputusan dan kesepakatan bersama Partai Golkar.
"Ridwan Kamil sendiri meminta saudara Daniel Mutaqien untuk berpasangan. Tapi dalam perjalanannya kami sudah menyurati mulai DPD I, DPD I harus menindaklanjuti SK DPP, ternyata diabaikan. Artinya tidak konsisten melaksanakan kesepakatan," kata Nurdin di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Menurut Nurdin, DPD Golkar Jawa Barat sebelumnya sudah mengirim surat secara resmi kepada Ridwan agar segera diputuskan bakal calon wakil gubernur yang akan dampingi dirinya.
Namun, Ridwan sendiri tak memberi respons. Bahkan laporan dari DPD I Jawa Barat, Ridwan akan memilih calon wakilnya sendiri melalui forum konvensi.
Sikap ini dipahami DPP bahwa Ridwan tak konsisten dengan kesepakatan bersama Golkar yang telah mengajukan calon wakilnya, yakni Daniel Mutaqien.
"Laporan DPD I bahwa Ridwan Kamil akan menentukan wakilnya melalui konvensi. Ini di luar kesepakatan karena beliau sendiri yang meminta berpasangan dengan Daniel. Partai Golkar mencalonkan Ridwan karena hendak berpasangan dengan kader Golkar saudara Daniel. Kita sudah keluarkan SK tapi SK diabaikan," ujar Nurdin.
Pencabutan rekomendasi terhadap Ridwan berkaitan dengan harga diri partai berlambang Pohon Beringin.
"Golkar punya harkat, martabat, marwah partai harus dijaga. Tidak boleh ada permainan intrik-intrik setelah kita mengambil keputusan," tutur Nurdin.
Baca Juga: Ingin Jadi Ketum Golkar, Priyo: Saya Tak Tahu Masih Bisa Tidak
"Di dalam proses penetapan boleh ada perbedaan, tapi ketika sudah ada ketetapan tidak boleh ada perbedaan," Nurdin menambahkan.
Terkait keinginan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon kompetitor Ridwan di Jawa Barat, masih akan dipertimbangkan dalam forum resmi DPP Partai Golkar.
"Nanti kami akan rapatkan pada tangal 20, kita akan menentukan Cagub Jabar. Kita akan menentukan Cagub Jabar dalam rapat tim Pilkada Pusat," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO