Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, tak ada mekanisme organisasi yang dilanggar setelah dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018 dicabut.
Nurdin megatakan, dukungan itu dicabut karena menilai Wali Kota Bandung itu tidak konsisten terhadap keputusan dan kesepakatan bersama Partai Golkar.
"Ridwan Kamil sendiri meminta saudara Daniel Mutaqien untuk berpasangan. Tapi dalam perjalanannya kami sudah menyurati mulai DPD I, DPD I harus menindaklanjuti SK DPP, ternyata diabaikan. Artinya tidak konsisten melaksanakan kesepakatan," kata Nurdin di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Menurut Nurdin, DPD Golkar Jawa Barat sebelumnya sudah mengirim surat secara resmi kepada Ridwan agar segera diputuskan bakal calon wakil gubernur yang akan dampingi dirinya.
Namun, Ridwan sendiri tak memberi respons. Bahkan laporan dari DPD I Jawa Barat, Ridwan akan memilih calon wakilnya sendiri melalui forum konvensi.
Sikap ini dipahami DPP bahwa Ridwan tak konsisten dengan kesepakatan bersama Golkar yang telah mengajukan calon wakilnya, yakni Daniel Mutaqien.
"Laporan DPD I bahwa Ridwan Kamil akan menentukan wakilnya melalui konvensi. Ini di luar kesepakatan karena beliau sendiri yang meminta berpasangan dengan Daniel. Partai Golkar mencalonkan Ridwan karena hendak berpasangan dengan kader Golkar saudara Daniel. Kita sudah keluarkan SK tapi SK diabaikan," ujar Nurdin.
Pencabutan rekomendasi terhadap Ridwan berkaitan dengan harga diri partai berlambang Pohon Beringin.
"Golkar punya harkat, martabat, marwah partai harus dijaga. Tidak boleh ada permainan intrik-intrik setelah kita mengambil keputusan," tutur Nurdin.
Baca Juga: Ingin Jadi Ketum Golkar, Priyo: Saya Tak Tahu Masih Bisa Tidak
"Di dalam proses penetapan boleh ada perbedaan, tapi ketika sudah ada ketetapan tidak boleh ada perbedaan," Nurdin menambahkan.
Terkait keinginan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon kompetitor Ridwan di Jawa Barat, masih akan dipertimbangkan dalam forum resmi DPP Partai Golkar.
"Nanti kami akan rapatkan pada tangal 20, kita akan menentukan Cagub Jabar. Kita akan menentukan Cagub Jabar dalam rapat tim Pilkada Pusat," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat