Mantan Wakil Ketua DPR 2009-2014 Priyo Budi Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/5).
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan interupsi mengenai penunjukan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar definitif lewat rapat pleno pengurus dewan pimpinan pusat.
"Tadi saya menyampaikan interupsi pandangan, mengingatkan semua kita supaya jangan sampai salah, karena kalau salah, rawan gugatan. Rapat pleno dewan pimpinan pusat, apakah punya kewenangan untuk memutuskan dan memilih ketua umum definitif," demikian interupsi yang disampaikan Priyo dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Priyo berpendapat apabila rapat pleno bisa menentukan ketua umum definitif, tidak menutup kemungkinan seorang ketua umum juga bisa diturunkan dari jabatan lewat rapat pleno baru disampaikan dalam rapimnas. Menurut Priyo ini sangat beresiko.
"Tafsir saya terhadap AD/ART tidak begitu, PAW (pergantian antar waktu) itu hanya berlaku untuk khusus menurut saya adalah pengurus-pengurus partai di luar ketua umum. Jadi kalau ada pengurus tidak aktif, ada masalah ini diberhentikan, dirotasi, disitu rapat pleno partai, kemudian dilaporkan ke rapimnas. Itu betul," tutur Priyo.
Khusus untuk ketua umum, menurut dia, terlalu riskan apabila hanya menggunakan Pasal 13-14 AD/ART. Sebab, ketua umum Golkar adalah satu-satunya mandataris yang dipilih langsung oleh peserta musyawarah nasional.
"Dia bisa dilengserkan hanya oleh munas. Juga bukan oleh rapimnas, itu yang harus saya sampaikan. Namun demikian, saya harus tetap mengatakan agar hati-hati dan saya bukan menggugat, tapi saling mengingatkan kalau ada yang salah ini rawan gugatan," kata Priyo.
Keinginan maju jadi ketua umum
"Tadi saya menyampaikan interupsi pandangan, mengingatkan semua kita supaya jangan sampai salah, karena kalau salah, rawan gugatan. Rapat pleno dewan pimpinan pusat, apakah punya kewenangan untuk memutuskan dan memilih ketua umum definitif," demikian interupsi yang disampaikan Priyo dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Priyo berpendapat apabila rapat pleno bisa menentukan ketua umum definitif, tidak menutup kemungkinan seorang ketua umum juga bisa diturunkan dari jabatan lewat rapat pleno baru disampaikan dalam rapimnas. Menurut Priyo ini sangat beresiko.
"Tafsir saya terhadap AD/ART tidak begitu, PAW (pergantian antar waktu) itu hanya berlaku untuk khusus menurut saya adalah pengurus-pengurus partai di luar ketua umum. Jadi kalau ada pengurus tidak aktif, ada masalah ini diberhentikan, dirotasi, disitu rapat pleno partai, kemudian dilaporkan ke rapimnas. Itu betul," tutur Priyo.
Khusus untuk ketua umum, menurut dia, terlalu riskan apabila hanya menggunakan Pasal 13-14 AD/ART. Sebab, ketua umum Golkar adalah satu-satunya mandataris yang dipilih langsung oleh peserta musyawarah nasional.
"Dia bisa dilengserkan hanya oleh munas. Juga bukan oleh rapimnas, itu yang harus saya sampaikan. Namun demikian, saya harus tetap mengatakan agar hati-hati dan saya bukan menggugat, tapi saling mengingatkan kalau ada yang salah ini rawan gugatan," kata Priyo.
Keinginan maju jadi ketua umum
Priyo tidak tahu apakah masih terbuka kesempatan untuk Priyo ikut maju menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin. Kalau masih terbuka, kata dia, biarkan figur-figur yang terpanggil mencalonkan diri.
"Saya masih menunggu sampai munaslub apakah kemudian masih membuka peluang bagi siapapun terpanggil untuk maju, kalau terjadi bagus dan demokratis sekali," kata Priyo.
"Sekarang seakan-akan termobilisir aklamasi. Saya tidak tahu Golkar kembali ke zaman bahula dulu atau kemudian ingin memberikan membangun suatu demokrasi yang baru. Kalau saya menganjurkan kita bangun suatu demokrasi yang baru. Siapa pun terpilih ketumnya, itu punya legitimasi yang kuat," Priyo menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sinyal Bahaya? Legislator Golkar Soroti Tekanan Struktural di Balik Melebarnya Defisit APBN 2025
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir
-
Hadir di Acara Golkar, Pramono Anung Merasa Di Rumah Sendiri
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi
-
Pusaran Korupsi Fadia Arafiq Seret Suami yang Anggota DPR dan Anak, Begini Respons Golkar
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
Terkini
-
Teheran Berduka! Presiden Iran: Serangan Licik Israel Tewaskan Esmaeil Khatib
-
Pemerintah Siapkan Jalan Tol Fungsional dan One Way Antisipasi Lonjakan Pemudik, Ini Rinciannya
-
Guru Besar Trisakti Nilai Penanganan Kasus Andrie Yunus Bukti Negara Tak Pandang Bulu
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Dugaan Operasi Mossad di Dalam Iran! Mata-mata Israel Ancam Seorang Komandan Militer
-
Diserang Rudal Iran? Kapal Induk USS Gerald Ford Kabur dari Medan Tempur, 200 Pelaut Jadi Korban
-
FSPI Apresiasi Langkah Cepat TNI Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Perang Besar di Depan Mata? AS Gelontorkan Rp3000 T Percepat Pembangunan Perisai Anti Rudal
-
Dentuman di Rakaat ke-16: Fakta-Fakta Ledakan Misterius yang Mengguncang Masjid Raya Pesona Jember
-
Kremlin Bantah Rusia Bantu Drone Iran Serang Pasukan Amerika Serikat