Mantan Wakil Ketua DPR 2009-2014 Priyo Budi Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/5).
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan interupsi mengenai penunjukan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar definitif lewat rapat pleno pengurus dewan pimpinan pusat.
"Tadi saya menyampaikan interupsi pandangan, mengingatkan semua kita supaya jangan sampai salah, karena kalau salah, rawan gugatan. Rapat pleno dewan pimpinan pusat, apakah punya kewenangan untuk memutuskan dan memilih ketua umum definitif," demikian interupsi yang disampaikan Priyo dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Priyo berpendapat apabila rapat pleno bisa menentukan ketua umum definitif, tidak menutup kemungkinan seorang ketua umum juga bisa diturunkan dari jabatan lewat rapat pleno baru disampaikan dalam rapimnas. Menurut Priyo ini sangat beresiko.
"Tafsir saya terhadap AD/ART tidak begitu, PAW (pergantian antar waktu) itu hanya berlaku untuk khusus menurut saya adalah pengurus-pengurus partai di luar ketua umum. Jadi kalau ada pengurus tidak aktif, ada masalah ini diberhentikan, dirotasi, disitu rapat pleno partai, kemudian dilaporkan ke rapimnas. Itu betul," tutur Priyo.
Khusus untuk ketua umum, menurut dia, terlalu riskan apabila hanya menggunakan Pasal 13-14 AD/ART. Sebab, ketua umum Golkar adalah satu-satunya mandataris yang dipilih langsung oleh peserta musyawarah nasional.
"Dia bisa dilengserkan hanya oleh munas. Juga bukan oleh rapimnas, itu yang harus saya sampaikan. Namun demikian, saya harus tetap mengatakan agar hati-hati dan saya bukan menggugat, tapi saling mengingatkan kalau ada yang salah ini rawan gugatan," kata Priyo.
Keinginan maju jadi ketua umum
"Tadi saya menyampaikan interupsi pandangan, mengingatkan semua kita supaya jangan sampai salah, karena kalau salah, rawan gugatan. Rapat pleno dewan pimpinan pusat, apakah punya kewenangan untuk memutuskan dan memilih ketua umum definitif," demikian interupsi yang disampaikan Priyo dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Priyo berpendapat apabila rapat pleno bisa menentukan ketua umum definitif, tidak menutup kemungkinan seorang ketua umum juga bisa diturunkan dari jabatan lewat rapat pleno baru disampaikan dalam rapimnas. Menurut Priyo ini sangat beresiko.
"Tafsir saya terhadap AD/ART tidak begitu, PAW (pergantian antar waktu) itu hanya berlaku untuk khusus menurut saya adalah pengurus-pengurus partai di luar ketua umum. Jadi kalau ada pengurus tidak aktif, ada masalah ini diberhentikan, dirotasi, disitu rapat pleno partai, kemudian dilaporkan ke rapimnas. Itu betul," tutur Priyo.
Khusus untuk ketua umum, menurut dia, terlalu riskan apabila hanya menggunakan Pasal 13-14 AD/ART. Sebab, ketua umum Golkar adalah satu-satunya mandataris yang dipilih langsung oleh peserta musyawarah nasional.
"Dia bisa dilengserkan hanya oleh munas. Juga bukan oleh rapimnas, itu yang harus saya sampaikan. Namun demikian, saya harus tetap mengatakan agar hati-hati dan saya bukan menggugat, tapi saling mengingatkan kalau ada yang salah ini rawan gugatan," kata Priyo.
Keinginan maju jadi ketua umum
Priyo tidak tahu apakah masih terbuka kesempatan untuk Priyo ikut maju menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin. Kalau masih terbuka, kata dia, biarkan figur-figur yang terpanggil mencalonkan diri.
"Saya masih menunggu sampai munaslub apakah kemudian masih membuka peluang bagi siapapun terpanggil untuk maju, kalau terjadi bagus dan demokratis sekali," kata Priyo.
"Sekarang seakan-akan termobilisir aklamasi. Saya tidak tahu Golkar kembali ke zaman bahula dulu atau kemudian ingin memberikan membangun suatu demokrasi yang baru. Kalau saya menganjurkan kita bangun suatu demokrasi yang baru. Siapa pun terpilih ketumnya, itu punya legitimasi yang kuat," Priyo menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
RAPBN 2027 Jangan Sekadar Angka, Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat
-
Golkar Usul Pilkada Tanpa Wakil, Kepala Daerah Bisa Tunjuk 2-3 Birokrat Senior
-
Golkar Tampung Opsi Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah 'Pecah Kongsi'
-
DNA Petarung Bahlil Dipuji Prabowo: Kesulitanlah yang Membesarkan Pemimpin
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
3 Contoh Teks Sambutan Ketua RT untuk Malam Tirakatan 17 Agustus 2026, Singkat dan Berkesan!
-
UMKM Perempuan Aceh untuk Naik Kelas Berkat Sinergi PNM dan OJK
-
Bareskrim ke Nagoya Food Court Batam, Gerebek Diduga Sarang Perjudian
-
Kidung Para Pencari: Menemukan Makna di Tengah Riuh Kehidupan
-
Ketika Kereta Api Melintas di Pulau Sulawesi, Jauh Sebelum Indonesia Merdeka
-
Upacara Bendera Sila Ke Berapa? Ini Makna dan Penerapan Nilai Pancasila Sehari-hari
-
OK! Madam: Bon Voyage, Aksi Seru Mantan Agen Rahasia Menyelamatkan Kapal!
-
CIMB Niaga Catat Kredit Tumbuh 6,6% Jadi Rp247,2 Triliun di Semester I 2026
-
Ortuseight Playday Hadir di 6 Kota, Dorong Pembinaan Futsal Pelajar
-
Kuliner Wisata Kemiren Meluapkan Limbah Sapi Biogas Desa