Suara.com - Seminar bersama membahas krisis Semenanjung Korea diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Universitas Pertahanan pada Selasa (19/12/2017) di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.
Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UI Arie Setiabudi Soesilo, dan dihadiri oleh sivitas akademika UI dan Unhan, baik dosen maupun mahasiswa. Hadir pula Dubes Korea Utara Bapak An Kwan IL, pejabat Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Mabes ketiga Angkatan, serta perwakilan dari LSM, think tank dan beberapa universitas, termasuk dari Seskoad, Seskoal dan Seskoau.
Tema seminar adalah “Diplomasi Pertahanan Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea” menghadirkan tiga pembicara. Dalam seminar tersebut, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian, menyampaikan kepentingan nasional Indonesia sesuai Perpres Nomor.41 Tahun 2010.
"Kepentingan nasional kita untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk perdamaian di Semenanjung Korea," kata Amarulla.
Kepentingan nasional tersebut menjadi dasar hukum diplomasi pertahanan Indonesia baik secara unilateral dengan Korea Utara maupun secara multilateral dengan negara-negara kawasan. "Ini selaras dengan Resolusi PBB dan ASEAN Charter," tambahnya.
Adapun Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Bapak Desra Percaya, membahas pentingnya mendahulukan peace treaty antara kedua Korea sebagai langkah awal yang signifikan menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. "Beberapa keputusan dasar ASEAN terkait dinamika konflik tersebut juga mengemuka untuk mengajak seluruh negara kawasan, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya agar lebih menahan diri," ujarnya.
Dosen di Departemen Hubungan Internasional UI, Edy Prasetyono, memaparkan bagaimana senjata nuklir dapat menjadi instrumen politik internasional berikut konvensi internasional yang mengaturnya dalam konteks non proliferasi dan disarmament.
"Seminar ini dipandang penting untuk meningkatkan hubungan militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Korea Utara lebih erat lagi sebagai wujud nyata diplomasi pertahanan guna memperkuat kebijakan dan politik luar negeri di masa mendatang," tutup Amarulla.
Baca Juga: Korea Utara: Bom Nuklir Kami Hanya untuk Amerika Serikat
Berita Terkait
-
Nuklir Iran Panas Lagi, Ambisi Pengayaan Uranium Teheran Tak Akan Bisa Dihentikan Amerika Serikat
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
AS - Israel Mau Bikin Iran Mandul Nuklir
-
Membongkar Ambisi Nuklir di Balik Retorika Soekarno
-
Radiasi Nuklir Bushehr Iran Mengancam Ibu Kota Negara-negara Arab
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Diperas Rp 300 Juta oleh 4 Pegawai KPK Gadungan, Ahmad Sahroni Tegaskan Tak Ada Ancaman
-
6 Fakta Tragis Siswa SMP di Siak Tewas Saat Ujian IPA, Senapan Rakitan Mendadak Meledak
-
Studi: Panas Kendaraan Naikkan Suhu Kota Hingga 0,35 Derajat Celsius
-
6 Kali Sumbang Kas Negara, Satgas PKH Selamatkan Aset Rp 371 Triliun Sejak Awal Dibentuk
-
Reaksi Israel Usai Disebut Kutukan Kemanusiaan Oleh Menhan Pakistan
-
Gara-Gara Barang Tertinggal, Penumpang Tahan Pintu Whoosh hingga Kereta Telat Berangkat
-
Agar Produk Lokal Dilirik Dunia, Indonesia Mulai Perketat Standar Sertifikat Energi Hijau
-
ASN Jakarta Tetap Layani Publik Meski Ada WFH, Pramono Anung: Kepentingan Masyarakat yang Utama
-
Menaker Usulkan Tambahan 150 Ribu Kuota untuk Magang Nasional 2026
-
Ogah Kecolongan Seperti Riza Chalid! Ini Strategi Kejagung Gembok Samin Tan Sebelum Sasar Pejabat