Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini proyeknya untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, bakal bermanfaat.
Selain menghancurkan sampah, Anies mengklaim PLTSe di TPS Bantar Gebang tersebut bisa menjadi lokasi wisata baru bagi warga ibu kota.
Ia mengatakan, warga nantinya bisa berwisata melihat proses pengolahan sampah dari awal hingga akhir di PLTSa TPS Bantar Gebang.
"Kami berharap nanti PLTSa, kalau saya boleh usul, berikan ruang untuk visitor (pengunjung) melihat proses, sehingga bukan tempat terisolasi dari warga, tapi tempat bisa didatangi warga," ujar Anies di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Pernyataan Anies menyusul penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding; MoU) antara pemprov dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait rencana Pembangunan PLTSa di TPST Bantar Gebang.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mencontohkan di negara-negara maju, ada ruang bagi warga khususnya pelajar untuk melihat proses pengelolaan sampah dari awal hingga akhir.
Menurutnya, dibukanya ruang bagi warga di tempat pengelolaan sampah juga dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan sampah.
"Untuk mereka lihat bagaimana ujungnya sampah itu dikelola. Selalu ada ruang untuk warga, anak sekolah datang menyaksikan prosesnya, apa manfaatnya. Mereka menjadi sadar ini lho ujung dari sampah yang saya buang di tempat sampai di rumah saya. Ini bisa membantu kita pertama memahami tentang pengolahan sampah.”
Baca Juga: Setya Novanto Tak Lagi Mengeluh Sakit dalam Sidang Kedua
Karenanya, Anies mengajak warga Jakarta dan pelajar nantinya mau mengujunjungi PLTSa.
"Harapannya, saya akan ajak warga Jakarta, anak sekolah ini lho prosesnya yang terjadi di ujung sana. Karena saya berani jamin, di tempat ini berapa yang pernah ke Bantar Gebang pasti sangat sedikit sekali. Itulah ujung dari sebuah proses pembuangan sampah," tandasnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan pembangunan pilot project PLTSa akan dilakukan pada tahun 2018.
BPPT kekinian sudah mempersiapkan dokumen desain analisis dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan PLTSa. Dokumen itu diharapkan selesai akhir 2017
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat