Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reni Marlinawati [suara.com/Dian Rosmala]
Kasus kriminalitas di Indonesia masih marak, khususnya di Ibu Kota Negara dan daerah penyangga. Terbaru, dua kelompok geng motor berkolaborasi menjarah toko pakaian Fernando Store di Jalan Sentosa, Sukmajaya, Depok, Minggu (24/12/217), dini hari.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengaku prihatin. Tapi, dia minta jangan ada lagi saling menyalahkan. Semua pihak mesti sama-sama mengambil peran mencegah aksi geng motor.
"Ketika pemerintah mengatakan ini kan kewajiban keluarga, orangtuanya jangan terlalu sibuk, urus anaknya dong. Tak boleh saling menyalakan," kata Reni di DPR, Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Lemahnya pengawasan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya kenakalan di kalangan remaja.
Ketua Fraksi PPP berkisah. Suatu hari, dia menyaksikan seorang anak di bawah umur dibantu menyalakan rokok oleh orang dewasa yang berada di sampingnya.
"Harusnya kan anak itu dilarang. Itulah lemahnya respon masyarakat serta kontrol masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Kalau sekarang anak-anaknya bergerombol terus tiba-tiba datang masyarakat pasti anaknya juga takut kok," ujar Reni.
Lemahnya sanksi kepada mereka, kata Reni, juga mengakibatkan geng motor masih marak. Sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, tidak akan menghentikan kenakalan remaja.
"Misalkan begini, kalau kan dulu ada aturan kalau ada tamu 24 jam harus lapor RT. Sekarang kan tak ada lagi. Nah sekarang ada nggak aturannya kalau 24 jam anak tak ada di rumah harus lapor RT. Kan tidak ada," tutur Reni.
Peran lembaga pendidikan dinilai belum maksimal. Sekolah mestinya tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran umum kepada anak didik, tapi juga membentuk moral dan karakter.
"Karena ketika orangtuanya miskin kemudian dia sibuk, pasti anaknya itu tidak cukup waktu memperoleh pendidikan yang mengenai itu, ini kan harus disampaikan di sekolah. Sekolah itu menjadi rumah yang kedua," kata Reni.
Kuncinya lagi terletak pada ketegasan aparat penegak hukum. Menurut Reni, aparat harus mengambil langkah cepat untuk menimbulkan efek jera.
"Karena begini, kalau saya melihat adanya upaya bukan pembiaran, ada seperti permisif. Kalau peristiwa itu ada, ya sudahlah itu kan anak muda. Akhirnya kan karena dibiarkan, dia merasa apa yang dilakukan benar. Walhasil dia melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji," kata Reni.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengaku prihatin. Tapi, dia minta jangan ada lagi saling menyalahkan. Semua pihak mesti sama-sama mengambil peran mencegah aksi geng motor.
"Ketika pemerintah mengatakan ini kan kewajiban keluarga, orangtuanya jangan terlalu sibuk, urus anaknya dong. Tak boleh saling menyalakan," kata Reni di DPR, Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Lemahnya pengawasan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya kenakalan di kalangan remaja.
Ketua Fraksi PPP berkisah. Suatu hari, dia menyaksikan seorang anak di bawah umur dibantu menyalakan rokok oleh orang dewasa yang berada di sampingnya.
"Harusnya kan anak itu dilarang. Itulah lemahnya respon masyarakat serta kontrol masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Kalau sekarang anak-anaknya bergerombol terus tiba-tiba datang masyarakat pasti anaknya juga takut kok," ujar Reni.
Lemahnya sanksi kepada mereka, kata Reni, juga mengakibatkan geng motor masih marak. Sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, tidak akan menghentikan kenakalan remaja.
"Misalkan begini, kalau kan dulu ada aturan kalau ada tamu 24 jam harus lapor RT. Sekarang kan tak ada lagi. Nah sekarang ada nggak aturannya kalau 24 jam anak tak ada di rumah harus lapor RT. Kan tidak ada," tutur Reni.
Peran lembaga pendidikan dinilai belum maksimal. Sekolah mestinya tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran umum kepada anak didik, tapi juga membentuk moral dan karakter.
"Karena ketika orangtuanya miskin kemudian dia sibuk, pasti anaknya itu tidak cukup waktu memperoleh pendidikan yang mengenai itu, ini kan harus disampaikan di sekolah. Sekolah itu menjadi rumah yang kedua," kata Reni.
Kuncinya lagi terletak pada ketegasan aparat penegak hukum. Menurut Reni, aparat harus mengambil langkah cepat untuk menimbulkan efek jera.
"Karena begini, kalau saya melihat adanya upaya bukan pembiaran, ada seperti permisif. Kalau peristiwa itu ada, ya sudahlah itu kan anak muda. Akhirnya kan karena dibiarkan, dia merasa apa yang dilakukan benar. Walhasil dia melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji," kata Reni.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Ronal Surapradja Keluar dari The Prediksi, Benarkah karena Dijauhi Anggotanya?
-
Sajam Tembus Jantung, Tawuran Maut Tewaskan Anggota Geng 'Serigala Malam' Libatkan Anak-anak
-
Aksi Seorang Polisi Kejar Rombongan Pelajar Bawa Sajam hingga ke SPBU di Medan
-
Sambil Menahan Sakit, Ferry Maryadi Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Urgensitas Perda Tasikmalaya dan Teror Geng Motor yang Belum Usai
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
Terkini
-
Remaja 16 Tahun Pembunuh Mahasiswi di Indekos Ciracas Ditangkap, Begini Kronologinya
-
Spill 8 Paket Kebijakan Ekonomi Baru Pemerintah; Dari Magang Digaji UMP Hingga Cicilan Rumah Murah
-
Viral Remaja Pesepeda Hadang Puluhan Pemotor Lawan Arah,Netizen: Malu Dikoreksi Gen Z!
-
Pemeriksaan Resbobb Soal Kasus Fitnah Azizah Salsha Mendadak Dihentikan, Pengacara Ungkap Alasan Ini
-
Moreno Soeprapto Gagal Jadi Menteri? Istana Buka Suara Soal Menpora dan Menko Polkam
-
Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
-
Kemendagri Dorong Pemulihan Pasca-Aksi Unjuk Rasa dan Aktifkan Kembali Siskamling di Kota Malang
-
Anggaran Kemendagri Tahun Depan Tembus Rp7,8 Triliun, Naik 62 Persen
-
Demi Upah Rp200 Ribu, Dua Pria Nekat Simpan 53 Kg Ganja Aceh di Kontrakan Jakarta Timur
-
KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV