Suara.com - Menjelang tahun politik 2018 dan 2019, Kementerian Pertahanan telah melakukan antisipasi dalam mengatasi serangan siber di media sosial, salah satunya peretasan oleh pihak asing.
"Saat ini ancaman siber semakin mengkhawatirkan bagi ketahanan Indonesia. Apabila dulu ancaman siber bergerak secara sistematis, kini ancaman siber sudah bergerak ke arah media sosial, ini termasuk yang kami antisipasi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhan, Marsma TNI Yusuf Jauhari kepada wartawan dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Jumat (29/12/2017) seperti dikutip Antara.
Yusuf mengaku pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di luar pemerintahan untuk bersama-sama mencegah aksi peretasan pada Pilpres 2019.
Ia juga mengatakan dalam tahun politik nanti diprediksikan kembali marak ujaran kebencian dan kabar bohong (hoax) melalui media sosial.
Yusuf pun mengingatkan, pada Pilkada serentak 2018 akan kembali tumbuh kelompok-kelompok yang serupa dengan Saracen. Apalagi saat ini ujaran kebencian yang beredar melalui medsos tidak hanya dikelola oleh Saracen.
Karena itu, lanjut dia, menjelang tahun politik 2018 semua pihak harus mewaspadai kemunculan kelompok-kelompok yang serupa dengan Saracen.
"Kementerian Pertahanan sendiri sudah berkordinasi dengan pihak terkait, termasuk Polri dan BIN. Untuk menghadapi Pilpres juga kita sikapi. Kami bergerak dengan kementerian dan lembaga terkait keamanan informasi untuk menyatukan barisan guna menjamin keamanan data informasi. Kita berbicara dengan banyak pihak untuk ikut berpartisipasi amankan pesta demokrasi," ujarnya menjelaskan.
Yusuf menambahkan, dalam dunia kejahatan siber banyak unsur yang terlibat. Padahal, di awal-awal kemunculannya, kejahatan siber sangat teknis ancamannya, tetapi saat ini sudah mulai bergeser.
"Media sosial sudah menjadi sangat krusial. Ancaman-ancaman baru sudah cenderung ke media sosial. Kemhan sudah menginisiasi hal-hal yang menyangkut siber. Begitu ada sesuatu yang perlu disikapi, ada inisasi untuk menentukan kebijakan," katanya.
Baca Juga: Napi di Lapas Ini Dikhawatirkan Kabur Manfaatkan Momen Tahun Baru
Berita Terkait
-
IRT Ditangkap karena Dituduh Sebar Ujaran Kebencian soal PDIP
-
Di Ponsel Penyusup Istana Ditemukan Ancaman Pembunuhan Jokowi
-
Kesal Ditilang, Perempuan Ini Ditangkap karena Sebar Kebencian
-
Dokter Sebar Ujaran Kebencian ke Panglima TNI Ditangkap
-
Jokowi: Pemuda Islam Harus Bangun Islam "Rahmatan Lil 'Alamin"
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja