Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengakui setiap kandidat yang diusung Partai Demokrat, baik ke tataran eksekutif maupun legislatif harus menyatakan kesediaannya menjadi kader partai dan siap mengikuti semua aturan yang ada melalui fakta integritas.
Pernyataan Agus menanggapi Wakil Ketua Mejalis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang tempo hari mengunggah fakta integritas yang ditandatangani Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Deddy akan maju sebagai kandidat Pilgub Jawa Barat melalui Partai Demokrat.
"Seluruh kader Partai Demokrat ya menandatangani fakta integritas. Ini sudah umum, sudah sesuai dengan aturan yang ada di Partai Demokrat," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Fakta integritas adalah persyaratan yang berlaku di internal Partai yang diketua Susilo Bambang Yudhoyono dan tak perlu dipersoalkan lagi.
"Sehingga ini adalah sesuatu aturan, sesuatu hal yang ditaati dari seluruh jajaran Partai Demokrat. Kalau dari partai lain belum tentu seperti itu," ujar Agus.
Fakta integritas adalah sesuatu hal yang wajar di Partai Demokrat untuk meminta komitmen setia kandidat yang maju lewat Partai Demokrat. Itu semua wajib ditaati kandidat setelah ia terpilih.
Sebelumnya PKS memutuskan untuk mengusung pasangan Sudrajat dan Ahmad Saikhu di Pilkada Jawa Barat berkoalisi dengan Gerindra dan PAN. Padahal, sebelum keputusan itu ada, PKS sangat menggadang-gadang Deddy Mizwar.
Beberapa hari setelah keputusan itu keluar, Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter mengunggah salinan fakta integritas yang ditandatangani oleh Deddy Mizwar. Salahsatu poin pernyataan sikap Deddy dalam fakta integritas tersebut yaitu bersedia menjadi kader Partai Demokrat dan siap membantu pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Demokrat.
Baca Juga: Demokrat Tak Ikut Campur Pasangan Cagub Jabar dari Golkar
Berita Terkait
-
Darurat Kekerasan di Daycare, HNW Desak Negara Hadir dan Tindak Tegas Pelaku
-
Murni Penembakan atau Siasat Trump? Republik Tuduh Partai Demokrat sebagai Biang Kerok
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden