Suara.com - Partai Demokrat mengungkap perlakuan tidak adil yang dialami saat Pilkada Jakarta 2017 lalu. Saat itu, Parpol yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono menjagokan puta sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dan berpasangan dengan Mantan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, Sylviana Murni.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan mengatakan, perlakuan tidak adil pertama ketika suami Sylviana, Gde Sardjana, diperiksa polisi terkait kasus dugaan makar.
Kemudian, saat menjelang Pilkada Jakarta 2017, Sylvi diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta di Kwartir Daerah Pramuka DKI pada 2014-2015.
"Ibu Sylviana Murni diperiksa penyidik bersama suaminya pada saat Pilkada sudah proses. Sampai selesai, yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini," ujar Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018) malam.
Dia menyebut, setelah Pilkada Jakarta selesai, Bareskrim Polri tidak memberikan kejelasan terkait kasus hukum tersebut.
"Akhirnya, ujungnya toh nggak diketahui juga perkara ini kapan berakhirnya. Yang kita tahu kapan mulainya," katanya.
Kasus dugaan kriminalitas kedua yang dialami Demokrat ketika kediaman rumah Presiden ke-6 di Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk oleh orang yang melakukan demonstrasi pada Senin (6/2/2017) lalu.
"Waktu itu, kami sudah laporkan (ke polisi) tapi sampai saat ini kami belum dengar hasil akhirnya," kata Hinca.
Ketiga, dia mengatakan, Partai Demokrat difitnah mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Menjelang tiga hari waktu pencoblosan Pilkada Jakarta 2017 dimulai, Antasari tiba-tiba muncul dan berbicara mengenai kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya menjadi terpidana.
Baca Juga: Demokrat Juga Ungkap Tindakan Sewenang-wenang Jelang Pilgub Papua
Antasari menyebut, kasus itu merupakan kriminalisasi dan meminta SBY untuk jujur.
"Itu sudah kami laporkan ke penegak hukum, tapi yang sampai saat ini masih belum diproses secara tuntas," kata Hinca.
Ia mengklaim, elektabilitas pasangan Agus dan Sylvi tengah bagus-bagusnya saat itu. Setelah ada serentet kejadian dugaan kriminalisasi itu, Hijca mengatakan, suara pasangan nomor urut satu langsung melorot dan kalah di Pilkada Jakarta putaran pertama.
"Hari itu pasangan Agus-Sylvi menempati survei tertinggi. Tapi kemudian tergerus. Sekalipun demikian Partai Demokrat menganggap ini selesi, dan menganggap DKI Jakarta selesi dengan baik. Dan kita akui pemenangnya," jelas dia.
Tak berhenti sampai disitu, ia juga mengungkap tuduhan yang kembali dialami SBY.
Saat itu, SBY dituduh menjadi dalang dan penyandang dana aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Aksi yang mengumpulkan ribuan umat islam kala itu untuk memdesak polisi proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penodaan agama.
Berita Terkait
-
Demokrat Juga Ungkap Tindakan Sewenang-wenang Jelang Pilgub Papua
-
Jaang Dipolisikan Jelang Pilkada Kaltim, Demokrat Merasa Dizalimi
-
Ditinggal PKS di Pilkada Jabar, Demokrat Mesra dengan Golkar
-
Malam Ini, SBY Pimpin Rapat Darurat Bahas Dugaan Kriminalisasi
-
Pakta Integritas Sudah Biasa Untuk Kandidat Partai Demokrat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?