Suara.com - Putri Presiden ke empat Abdurrahman Wahid, Zannubah Arrfah Cahfsoh atau Yenny Wahid membeberkan alasan dirinya menolak pinangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk usung di Pilkada Jawa Timur.
Yenny mengaku tak menolak, namun tak mendapat izin dari kyai dan sesepuh di organisasi Islam Nahdlatul Ulama.
"Saya tidak menolak tawaran dari Pak Prabowo, cuma memang saya tidak mendapat izin dari para sesepuh. Sehingga memang tidak bisa ikut dalam pemilihan gubernur di Jawa Timur," ujar Yenny di Wahid Foundation, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Direktur Wahid Institute meyakini tugas sejarah keluarga Gus Dur utamanya untuk menyatukan umat, terutama umat NU yang berpotensi terpolarisasi atau terpecah di Pilkada 2018.
"Jadi kami punya tugas justru untuk memastikan masyakarat kemudian bebas dari konflik, mungkin bukan dari bebas konflik, tapi kami ingin memastikan bahwa Pilkada itu tidak kemudian menyebabkan konflik yang melebar di tengah-tengah masyarakat, ini tugas kami sebagai keluarga Gusdur. Kami yakini, tugas kami adalah menjaga persatuan terutama di kalangan masyarakat NU," ucap dia.
Yenny menceritakan, pada 26 Desember 2017 dirinya diminta Prabowo berkoalisi dengan Gerindra untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Yenny pun rencananya akan dipasangkan dengan mantan pembalap Moreno Suprapto yang merupakan kader Gerindra.
"Jadi beberapa hari sebelum tahun baru memang Pak Prabowo minta untuk bertemu, kemudian saya datang ditemani oleh bapak mertua saya. Kemudian beliau (Prabowo) menawarkan agar bisa ikut dalam menjadi calon Gerindra dan koalisi Gerindra dan menjadi cagub Jawa Timur," kata Yenny.
Namun setelah berkonsultasi dengan sesepuh NU serta pertimbangan-pertimbangan rasional, Yenny pun memutuskan untuk menolak pinangan Prabowo.
"Tentunya dalam tradisi kami semua hal yang masuk harus kita proses yang baik secara akal, rasional dan secara spiritual. Kalau di NU disebutnya dalil aqli dan dalil naqli. Jadi kemudian kami janjian ketemu lagi setelah tahun baru bagi saya untuk menyampaikan jawaban dan ternyata memang izinnya nggak keluar dari para sesepuh yang saya konsultasikan dan juga pertimbangan rasionalnya adalah Pilkada Jawa Timur punya potensi untuk memecah umat NU menjadi beberapa kubu," tutur Yenny.
Baca Juga: Jika Yenny Wahid Ikut Pilkada Jatim, Apa Kata Khofifah?
Ia pun menambahkan, harus adanya pihak yang berkontribusi untuk menyatukan masyarakat NU agar tidak terpecah di Pilkada 2018.
"Justru harus ada memainkan peran untuk menyatukan mereka. Kalau ikut terjun ke dalam arena berkompetisi, maka justru akan berkontribusi terhadap perpecahan tidak bisa menyatukan kelompok-kelompok yang ada," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO