Kader Demokrat Diintimidasi, PKS Harap Aparat Hukum Tak Terlibat

Presiden Partai Keadilan Sejahtera M. Sohibul Iman mengingatkan pejabat lembaga negara, terutama aparat penegak hukum, jangan ikut-ikutan politik praktik di pilkada serentak. Semua elemen negara harus menjaga kualitas demokrasi.

Pernyataan Sohibul untuk menanggapi laporan Partai Demokrat tentang salah satu kader yang diancam dikriminalisasi kalau tidak mau berpasangan dengan salah satu aparat kepolisian di pilkada Kalimantan Timur.

"Kita juga tentu saja mengimbau bahwa kita punya kewajiban untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena itu PKS pun, walaupun saya tidak ingin menyampaikan PKS didzolimi atau tidak, tapi kita ingin mengimbau kepada pemerintah, khususnya aparat untuk bisa bertindak netral," kata Sohibul di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).

Kontestasi pemilu diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang terbaik. Segala bentuk kecurangan harus dihindari.

"Tidak boleh ada bentuk kecurangan, ketidakjujuran dan pemihakan dari para penegak hukum atau aparat pemerintah. Itu saya kira komitmen kita bersama," ujar Sohibul.

Di internal PKS, sejauh ini Sohibul belum dapat kabar adanya kriminalisasi atau intimidasi terhadap kader PKS di daerah.

Tapi, katanya, kader Partai Demokrat yang juga diusung PKS di Papua, Lukas Enembe, pernah mendapatkan perlakuan tak adil. Hanya saja dia tidak menjelaskan bentuk perlakuannya.

"Dia lapor, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu kan datang juga ke kami dan menceritakan tentang apa yang dialaminya. Jadi ya secara langsung kader PKS tidak ada, tapi calon PKS, termasuk PKS yang di depan mengusung, itu ada," tutur Sohibul.

"Kami juga berharap yang seperti ini tidak terulang agar kita semuanya bisa berdemokrasi secara fair dan tentu ada asas keadilan di antara kita semua," Sohibul menambahkan.