PDIP Tanggapi Ketidakadilan yang Dirasakan Demokrat di Pilkada

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu tidak pernah mengeluh atau merasa diintervensi. Hal ini dikatakan Hasto merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan.

"Coba ya kalau kita lihat, PDIP punya pengalaman bagimana kami diintervensi, bagiamana kantor partai kami diserang, bagiama kami tidak bisa ikut pemilu, kami tetap diam," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

"Ketika Pilkada di Bali lima tahu yang lalu kami merasakan ada upaya sistematis. Kamipun tidak membuat puisi melow dramatik," ujarnya menambahkan.

Hasto mengklaim saat partai berlambang banteng diserang dan dan diintervensi oleh pihak luar, tidak pernah 'curhat' ke media.

"Kami lebih bersikap menyatu dengan rakyat, kami tidak menampilkan wajah seolah kami jadi korban daripada kami membuat sebuah derama tidak perlu," katanya.

Malam dini hari tadi petinggi Partai Demokrat menggelar konferensi pers terkait adanya dugaan ketidak adilan dan kesewenangan yang dialami sejumlah kader partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.

"Permasalahan penting yang dimaksud adalah terjadinya perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang pada kader Demorkat pada pemilihan kepala daerah," kata Hinca seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).

Hinca mengungkapkan, ketidakadilan itu pertama terjadi di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Saat itu Demokrat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Semuala Partai Demokrat memilih mengalah dan menahan diri dengan harapan hal seperti ini nggak terjadi lagi. Ternyata perlakuan gak adil ini terjadi lagi," kata Hinca.

Baca Juga: Harga Terios Baru Tak Berubah, Bahkan Turun

Kemudian ia menyebut ketidakadilan itu terulang ketika kader terbaik Demokrat, yakni Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur Syaharie Jaang delapan kali dipanggil oleh salah satu partai politik.

Jaang, kata Hinca, diminta parpol tersebut agar mau berpasangan dengan Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, di Pilkada Kaltim 2018. Padahal, Wali Kota Samarinda itu sudah dipasangkan dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Hinca menyebut akan ada kasus hukum yang dibuka oleh pihak kepolisian jika Jaang tidak mau berpasangan dengan Safaruddin.

"Tentu secara etika politik nggak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak (mau berpasangan) maka akan ada kasus hukum yang diangkat," ujar Hinca.

PDIP Membantah

Hasto menjelaskan, Pelaksanaan Tugas DPD PDI Perjuangan di Kalimantan Timur adalah Djarot Saiful Hidayat. Ia membenarkan Djarot pernah melangsungkan pertemuan dengan Jaang, tetapi PDIP tidak memaksa Jaang untuk berpasangan dengan calon lain diluar intruksi Demokrat.

"PDIP nggak suka memaksa, semua harus dengan proses yang baik. Nggak ada yang namanaya 'cinta paksaan' di PDIP. yang ada semuanya romantika meskipun ada dinamika," jelas Hasto.