Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penataan yang dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini bertujuan untuk membangun konsep baru yang lebih manusiawi, tertib dan bersahaja.
"Kami terus menelaah, mengkaji dan mengevaluasi penataan di Tanah Abang. Kami ingin membangun konsep baru yang lebih baik di kawasan tersebut," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).
Menurut dia, kawasan Tanah Abang akan dikembangkan sebagai pusat wisata belanja yang merakyat sekaligus dapat mengakomodir para pengusaha dan pedagang kecil. Kawasan itu akan ditertibkan dari segi keamanan dan kenyamanan.
Penataan yang tengah dilakukan itu, bukan hanya diperuntukkan bagi para pedagang kecil mandiri (PKM) yang berjualan di sekitar Stasiun Tanah Abang, melainkan juga memprioritaskan rekayasa sistem transportasi di kawasan tersebut.
"Kami mengapresiasi sifat kritis dari masyarakat mengenai penataan itu. Namun kami tidak pernah berniat melanggar undang-undang jalan ataupun lalu lintas serta peraturan daerah mengenai ketertiban jalan," ujar Sandiaga.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melihat para PKM sebagai bagian nyata dari kehidupan warga Jakarta. Oleh karena itu, harus dibina dan diberdayakan dengan baik.
"Jangan lagi sebut mereka pedagang kaki lima (PKL), tetapi PKM. Mereka harus diikutsertakan sebagai warga yang mampu menolong dirinya sendiri dan juga mampu menciptakan lapangan kerja tanpa tergantung kepada pemerintah," tutur Sandiaga.
Dia pun mengungkapkan bahwa kontribusi PKM saat ini cukup tinggi dalam penyerapan lapangan kerja. Maka dari itu, menggusur atau menghilangkan PKM sama saja dengan menghilangkan lapangan kerja di ibukota.
"Tantangan untuk kita adalah bagaimana mencari tempat yang layak dan manusiawi bagi PKM, sehingga mereka mendapatkan lapangan usaha tanpa melanggar undang-undang atau aturan lainnya. Dibutuhkan dukungan dari kalangan pengusaha masyarakat lainnya," ungkap Sandiaga. (Antara)
Baca Juga: Menhub Tegaskan Tak Setuju dengan Keberadaan PKL di Jalan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir