Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penataan yang dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini bertujuan untuk membangun konsep baru yang lebih manusiawi, tertib dan bersahaja.
"Kami terus menelaah, mengkaji dan mengevaluasi penataan di Tanah Abang. Kami ingin membangun konsep baru yang lebih baik di kawasan tersebut," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).
Menurut dia, kawasan Tanah Abang akan dikembangkan sebagai pusat wisata belanja yang merakyat sekaligus dapat mengakomodir para pengusaha dan pedagang kecil. Kawasan itu akan ditertibkan dari segi keamanan dan kenyamanan.
Penataan yang tengah dilakukan itu, bukan hanya diperuntukkan bagi para pedagang kecil mandiri (PKM) yang berjualan di sekitar Stasiun Tanah Abang, melainkan juga memprioritaskan rekayasa sistem transportasi di kawasan tersebut.
"Kami mengapresiasi sifat kritis dari masyarakat mengenai penataan itu. Namun kami tidak pernah berniat melanggar undang-undang jalan ataupun lalu lintas serta peraturan daerah mengenai ketertiban jalan," ujar Sandiaga.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melihat para PKM sebagai bagian nyata dari kehidupan warga Jakarta. Oleh karena itu, harus dibina dan diberdayakan dengan baik.
"Jangan lagi sebut mereka pedagang kaki lima (PKL), tetapi PKM. Mereka harus diikutsertakan sebagai warga yang mampu menolong dirinya sendiri dan juga mampu menciptakan lapangan kerja tanpa tergantung kepada pemerintah," tutur Sandiaga.
Dia pun mengungkapkan bahwa kontribusi PKM saat ini cukup tinggi dalam penyerapan lapangan kerja. Maka dari itu, menggusur atau menghilangkan PKM sama saja dengan menghilangkan lapangan kerja di ibukota.
"Tantangan untuk kita adalah bagaimana mencari tempat yang layak dan manusiawi bagi PKM, sehingga mereka mendapatkan lapangan usaha tanpa melanggar undang-undang atau aturan lainnya. Dibutuhkan dukungan dari kalangan pengusaha masyarakat lainnya," ungkap Sandiaga. (Antara)
Baca Juga: Menhub Tegaskan Tak Setuju dengan Keberadaan PKL di Jalan
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
Terkini
-
Cari Bibit Unggul, Ratu Tisha Puji Festival Sepak Bola Rakyat di 5 Kota
-
Investor Asing Bawa Kabur Dana Rp488,49 Miliar, ISAT dan ANTM Banyak Dijual
-
Masa TNI Disuruh Masak?: Gatot Nurmantyo Kritik Masifnya Militer di Program MBG dan Kopdes
-
Lahir di Tengah Cuaca Panas Ekstrem, Bayi Gajah Sumatera di Padang Sugihan Dapat Perawatan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Bukan Modifikasi Cuaca, BMKG Jelaskan Penyebab Hujan yang Guyur Jakarta Hari Ini
-
Ulasan Novel Halaman Terakhir, Ketika Kekuasaan Dapat Membungkam Keadilan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
GMFI Mulai Cari Cuan dari Pesawat Militer
-
9 Dosa Daycare Little Aresha Terungkap di Sidang Perdana, Anak Dikurung hingga Dibiarkan Kehausan