Ganjar Pranowo di DPP Demokrt [suara.com/Erick Tanjung]
Calon gubernur petahana Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah mulai diserang kampanye hitam. Dia merasa terus menerus dikait-kaitkan dengan terkait keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Sudah pasti akan digunakan, wong sekarang aja sudah digunakan kok. Tapi kejujuran tidak korupsi itu bisa ditunjukkan, fitnah apapun bisa dicapai," katanya di kantor DPP Nasdem, Rabu (10/1/2018).
Dalam berbagai kesempatan, mantan anggota Komisi II DPR menegaskan tidak pernah menikmati uang dari proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
Politikus PDI Perjuangan menantang siapapun yang punya bukti untuk menunjukkannya.
"Maka kalau dilakukan media tracking sebutkan saja satu persatu, ada nggak bukti-bukti yang kemudian bisa menunjukkan itu. Pokoknya kalau sudah punya program pemberantasan korupsi jangan pernah mundur karena anda akan dihajar dengan itu juga," kata Ganjar.
Dia juga menanggapi KPK yang pernah menjadwalkan pemeriksaan sebelum pendaftaran menjadi calon gubernur.
"Kalau soal hukum itu haknya dia, kalau jujur nggak perlu takut," katanya.
Nama Ganjar kembali mencuat dalam kasus e-KTP usai sidang perdana Setya Novanto. Saat itu, tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan hilangnya nama Ganjar, Yasonna, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam surat dakwaan.
Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama Yasonna, Ganjar, dan Olly tertera sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
Ganjar sebesar 520 ribu dollar AS, Yasonna disebut menerima uang e-KTP sebesar 84ribu dollar AS, dan Olly sebesar 1,2 juta dollar AS. Namun, mereka bertiga membantah telah menerima uang.
Saat proyek milik Kementerian Dalam Negeri senilai Rp5,8 triliun itu bergulir, Yasonna dan Ganjar duduk sebagai anggota Komisi II DPR, sementara Olly duduk sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR.
Ganjar sudah mendapat surat panggilan dari penyidik KPK, namun yang bersangkutan meminta dijadwalkan ulang. Sementara, Olly telah memenuhi panggilan penyidik KPK kemarin.
"Sudah pasti akan digunakan, wong sekarang aja sudah digunakan kok. Tapi kejujuran tidak korupsi itu bisa ditunjukkan, fitnah apapun bisa dicapai," katanya di kantor DPP Nasdem, Rabu (10/1/2018).
Dalam berbagai kesempatan, mantan anggota Komisi II DPR menegaskan tidak pernah menikmati uang dari proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
Politikus PDI Perjuangan menantang siapapun yang punya bukti untuk menunjukkannya.
"Maka kalau dilakukan media tracking sebutkan saja satu persatu, ada nggak bukti-bukti yang kemudian bisa menunjukkan itu. Pokoknya kalau sudah punya program pemberantasan korupsi jangan pernah mundur karena anda akan dihajar dengan itu juga," kata Ganjar.
Dia juga menanggapi KPK yang pernah menjadwalkan pemeriksaan sebelum pendaftaran menjadi calon gubernur.
"Kalau soal hukum itu haknya dia, kalau jujur nggak perlu takut," katanya.
Nama Ganjar kembali mencuat dalam kasus e-KTP usai sidang perdana Setya Novanto. Saat itu, tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan hilangnya nama Ganjar, Yasonna, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam surat dakwaan.
Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama Yasonna, Ganjar, dan Olly tertera sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
Ganjar sebesar 520 ribu dollar AS, Yasonna disebut menerima uang e-KTP sebesar 84ribu dollar AS, dan Olly sebesar 1,2 juta dollar AS. Namun, mereka bertiga membantah telah menerima uang.
Saat proyek milik Kementerian Dalam Negeri senilai Rp5,8 triliun itu bergulir, Yasonna dan Ganjar duduk sebagai anggota Komisi II DPR, sementara Olly duduk sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR.
Ganjar sudah mendapat surat panggilan dari penyidik KPK, namun yang bersangkutan meminta dijadwalkan ulang. Sementara, Olly telah memenuhi panggilan penyidik KPK kemarin.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Ganjar Minta Pemerintah Prabowo-Gibran Evaluasi Program dan Jajaran di Tahun Pertama
-
Setahun Prabowo-Gibran, Ganjar: Evaluasi Semua Program Yang Tak Jalan Termasuk Jajaran
-
Ganjar Ikut Meramaikan Warna Perlawanan: Keberanian Itu Menular, Harapan Itu Abadi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
Terkini
-
Sanksi Menanti! Mahasiswa UNISA Yogyakarta Pelaku Kekerasan Akhirnya Mengaku
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Pria 55 Tahun di Pasar Minggu Diduga Lecehkan Anak, Polisi Evakuasi dari Amukan Warga
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
-
Skandal Narkoba Polres Bima: Kasatresnarkoba AKP Malaungi Diperiksa Terkait Jaringan Bripka Karol
-
Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Kekerasan Fisik pada YBR di Ngada, Dugaan Kekerasan Psikis Didalami
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
-
Menteri PPPA Akui Kelalaian Negara, Kasus Siswa SD NTT Bukti Perlindungan Anak Belum Sempurna!
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000