Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ketua Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menegaskan partainya tidak pernah meminta mahar politik kepada La Nyalla Mattalitti untuk mendapatkan rekomendasi maju ke pilkada Jawa Timur. Adapun dana yang diminta pada waktu itu tidak lain untuk keperluan pencalonan La Nyalla, bukan untuk partai.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Rapat DPD RI Panas! La Nyalla Dicap Otoriter Gegara Matikan Mic Senator: Forum Terhormat Jangan Ada Baku Hantam!
-
Sambut Hari Kemerdekaan ke-78 RI, Ketua DPD: Pancasila Harus Jadi Pemersatu Bangsa
-
Rekam Jejak Kontroversi La Nyalla, Kembali Daftar Jadi Calon Ketua Umum PSSI
-
Geger! Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, Ketua DPD La Nyalla Juga Usul Presiden Dipilih MPR
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
Terkini
-
Bahlil Kenang Try Sutrisno sebagai Tokoh Elit Golkar: Tegas dan Utamakan Kepentingan Bangsa
-
Tentara AS Tewas, Trump Bersumpah Hancurkan Iran dengan Lebih Brutal
-
Kapolri Minta Densus 88 Pertahankan Zero Terrorist Attack Saat Lebaran
-
Bukan Malam, Ini 3 Jam Paling Rawan Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran
-
Sejumlah Pesawat Tempur AS Jatuh di Kuwait
-
Kisah Memilukan Zahra, Cucu Ali Khamenei Berusia 14 Bulan Ikut Tewas dalam Serangan Udara
-
Kapolres Sukabumi di DPR: Ibu Tiri Sempat Tak Mengaku Aniaya Nizam Syafei
-
Iran Tegaskan Tak Akan Bernegosiasi dengan AS
-
Polri Petakan Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 dalam 2 Gelombang, Ini Detailnya
-
Kesaksian Didik Suhardi: Dicopot Nadiem Makarim dari Sekjen Tanpa Catatan Kesalahan