Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ketua Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menegaskan partainya tidak pernah meminta mahar politik kepada La Nyalla Mattalitti untuk mendapatkan rekomendasi maju ke pilkada Jawa Timur. Adapun dana yang diminta pada waktu itu tidak lain untuk keperluan pencalonan La Nyalla, bukan untuk partai.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Rapat DPD RI Panas! La Nyalla Dicap Otoriter Gegara Matikan Mic Senator: Forum Terhormat Jangan Ada Baku Hantam!
-
Sambut Hari Kemerdekaan ke-78 RI, Ketua DPD: Pancasila Harus Jadi Pemersatu Bangsa
-
Rekam Jejak Kontroversi La Nyalla, Kembali Daftar Jadi Calon Ketua Umum PSSI
-
Geger! Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, Ketua DPD La Nyalla Juga Usul Presiden Dipilih MPR
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026