Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ketua Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menegaskan partainya tidak pernah meminta mahar politik kepada La Nyalla Mattalitti untuk mendapatkan rekomendasi maju ke pilkada Jawa Timur. Adapun dana yang diminta pada waktu itu tidak lain untuk keperluan pencalonan La Nyalla, bukan untuk partai.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Rapat DPD RI Panas! La Nyalla Dicap Otoriter Gegara Matikan Mic Senator: Forum Terhormat Jangan Ada Baku Hantam!
-
Sambut Hari Kemerdekaan ke-78 RI, Ketua DPD: Pancasila Harus Jadi Pemersatu Bangsa
-
Rekam Jejak Kontroversi La Nyalla, Kembali Daftar Jadi Calon Ketua Umum PSSI
-
Geger! Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, Ketua DPD La Nyalla Juga Usul Presiden Dipilih MPR
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025