Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ketua Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menegaskan partainya tidak pernah meminta mahar politik kepada La Nyalla Mattalitti untuk mendapatkan rekomendasi maju ke pilkada Jawa Timur. Adapun dana yang diminta pada waktu itu tidak lain untuk keperluan pencalonan La Nyalla, bukan untuk partai.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
"Itu kan sudah jelas, itu ditujukan dalam rangka penyiapan uang saksi. Jadi kalau itu diperlukan soal kesediaan untuk menyiapkan logistik buat saksi, menurut saya itu tidak ada masalah," kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Supratman menekankan yang tidak boleh dilakukan yaitu jika Gerindra meminta mahar kepada kandidat untuk kompensasi pemberian rekomendasi.
"Keinginan Partai Gerinda untuk mencalonkan Pak La Nyalla itu sudah luar biasa besarnya, artinya surat tugas dan surat rekomendasi itu sudah diberikan," ujar Supratman.
Menurut dia kesalahan justru dilakukan La Nyalla karena gagal melakukan komunikasi politik dan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Seperti diketahui, Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di DPRD tidak mencukupi sehingga harus berkoalisi.
"Kalau itu yang terjadi, Gerindra mau dipersalahkan apa? Itu yang tidak boleh dong, tidak fair namanya," kata Supratman.
La Nyalla dalam keterangan yang disampaikan kepada media beberapa hari yang lalu, kata Supratman, sudah menyatakan kalau uang Rp40 miliar yang diminta Gerindra ditujukan untuk membiayai saksi.
Menurut Supratman permintaan seperti itu juga dilakukan oleh hampir semua partai kepada kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik.
"Intinya, fakta menunjukkan bahwa partai Gerindra mulai dari pencalonan Pak Jokowi dan Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, serta Sudrajat, itu membuktikan bahwa Gerindra benar-benar berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak lebih," tutur Supratman.
"Soal kesiapan calon dalam rangka menyiapkan logistiknya untuk ikut serta dalam rangka membiayai timnya, itu wajib. Tidak boleh tidak. Mana bisa bergerak kalau tidak disiapkan pembiayaan," Supratman menambahkan.
La Nyalla gagal maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dia mengaku dimintai mahar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Rapat DPD RI Panas! La Nyalla Dicap Otoriter Gegara Matikan Mic Senator: Forum Terhormat Jangan Ada Baku Hantam!
-
Sambut Hari Kemerdekaan ke-78 RI, Ketua DPD: Pancasila Harus Jadi Pemersatu Bangsa
-
Rekam Jejak Kontroversi La Nyalla, Kembali Daftar Jadi Calon Ketua Umum PSSI
-
Geger! Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, Ketua DPD La Nyalla Juga Usul Presiden Dipilih MPR
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah