Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan barang bukti dan tersangka Sigit Yugoharto ke tahap kedua (tahap penuntutan), Selasa (16/1/2018).
Pelimpahan barang bukti terhadap Auditor Madya pada Sub Auditorat VII.B.2 Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut dilakukan KPK setelah memeriksa 53 saksi dalam kasus suap terkait Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada tahun 2017.
"Unsur saksi dari Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Asisten Manager Maintenance Service PT Jasa Marga (Persero), Vice President Finance Accounting PT Jasa Marga (Persero) Tbk, VP Finance PT Jasa Marga, dan Asmen MSE PT Jasa Marga (Persero) Tbk," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Selain itu KPK juga telah memeriksa General Manager dan Karyawan PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Cabang CTC dan Cabang Japek. Lalu diperiksa juga Head of Internal Audit PT Jasa Marga (Persero), Karyawan dan Direktur PT. Marga Maju Mapan, serta pegawai BPK RI Sub Auditorat VII dan pihak swasta.
"SGY sebagai tersangka juga telah diperiksa sebanyak 5 kali pada 20 September, 9 dan 19 Oktober, 17 November dan 18 Desember 2017," katanya.
Febri mengatakan Sigit akan menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat. Hal itu juga berlaku untuk tersangka dalam kasus yang sama seperti Ali Sadli dan General Manager PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi Setia Budi.
"Sama seperti tersangka sebelumnya, sidang akan digelar di PN Tipikor Jakarta," kata Febri.
Sigit ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Setia Budi dalam kasus ini. Setia Budi sendiri sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor.
Pada tahun 2017, BPK melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi. Sigit terbukti telah menerima suap berupa satu unit motor Harley Davidson tipe Sportster dari Setia Budi yang langsung diantarkan ke rumah Sigit pada akhir Agustus 2017 lalu. Bila dirupiahkan, motor tersebut senilai Rp 115 juta.
Atas perbuatannya, sebagai penerima suap, KPK menjerat Sigit dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Setia Budi selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
Baca Juga: BPK Kasih Pilihan Saran Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional