Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan belum berencana memanggil presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. KPK masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait nama SBY dalam persidangan.
Nama SBY muncul dalam persidangan terdakwa Setya Novanto. Saat itu, saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran dari Partai Demokrat mengatakan dirinya pernah meminta SBY untuk tidak melanjutkan proyek e-KTP. Namun, SBY tidak menghiraukannya dan melanjutkan proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
"Sejauh ini belum ada ya, karena kan jaksa harus melihat lebih lanjut fakta-fakta di persidangan itu harus dianalisis lebih lanjut oleh jaksa, baru kemudian itu di-update atau dibicarakan dalam proses internal KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).
Febri mengatakan KPK masih fokus pada sangkaan terhadap terdakwa Novanto. Proses pembuktian sedang berjalan dan lebih mengedepankan pencermatan seluruh fakta yang muncul sampai akhir persidangan.
"Sekarang kami fokus terlebih dahulu pada pembuktian perbuatan dari terdakwa SN, jangan sampai kemudian fokus proses pembuktian tersebut beralih. Bahwa fakta-fakta sidang dicermati tentu kemudian ini ditindaklanjuti misalnya pendalaman atau hal lain pasti akan dilakukan," katanya.
Di sisi lain, Febri mengingatkan Novanto agar konsisten dengan pengajuannya sebagai justice collaborator, sebab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
"Perlu juga diingat terkait dengan pengajuan sebagai JC, sejauh ini informasi yang saya terima belum ada informasi yang signifikan yang disampaikan oleh terdakwa dan kami tahu di persidangan masih berupa sangkalan-sangkalan," kata Febri.
Diketahui, proyek e-KTP yang tengah diusut KPK bergulir pada pemerintahan era SBY. Saat itu, Menteri Dalam Negerinya adalah Gamwan Fauzi.
Baca Juga: Gamawan Fauzi Ngaku Sebenarnya Ngeri dengan Proyek E-KTP
Berita Terkait
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
Wamensos Apresiasi Dukungan ESQ Group untuk Pendidikan dan Karier Siswa Sekolah Rakyat
-
Sekolah Rakyat Ubah Jalan Hidup Aldo, Mantan Tukang Las Kini Punya Impian ke Negeri Sakura
-
Bupati Kediri Apresiasi Capaian Siswa Sekolah Rakyat dalam Open House 2026
-
Rano Karno Janji Tuntaskan Banjir Abadi Joglo: Jalan Ambles Aja Kita Perbaiki
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno