Suara.com - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) tetap meneruskan kasus ancaman yang dilakukan Sekjen ormas Bang Japar, Eka Jaya kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan penyidik tetap akan menindaklanjuti laporan kasus dugaan ancaman terhadap Sidarto melalui pesan elektronik.
Hal ini disampaikan Argo menyusul Eka yang menolak diperiksa sebagai terlapor kasus tersebut pada Selasa (30/1/2018) kemarin.
"Seandainya yang bersangkutan (Eka Jaya) tidak berkenan, tidak mau klarifikasi ya tidak apa-apa tapi (penyelidikan) tetap berjalan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Rabu (31/1/2018).
Argo mengaku sejauh ini penyidik juga belum mengetahui alasan Eka menolak diperiksa. Namun penyidik tak mempermasalahkan jika Eka tak mau dimintai keterangan.
"(Alasannya) tanya dia (Eka). Karena dia datang sampaikan enggak mau klarifikasi," ucap Argo.
Polisi juga akan meminta keterangan ahli dan saksi untuk menentukan apakah ancaman melalui pesan singkat itu terindikasi pidana atau tidak.
"Ahli pidana, ahli bahasa ahli ITE memenuhi unsur pidana nggak di situ dengann memeriksa saksi-saksi yang lain. Kalau dalam lidik ada tindak pidana kita naikan ke penyidikan. Artinya SOP dari penyidik Polda Metro Jaya seperti itu," kata dia.
Alasan polisi memanggil Eka karena berdasarkan laporan yang diterima polisi dugaan ancaman kepada Sidarto disampaikan melalui nomor telepon seluler Eka.
Baca Juga: Ancam Watimpres, Sekjen LBH Bang Japar Menolak Pemeriksaan Polisi
"Setelah nomor itu kami klarifikasi, kami identifikasi, dari nomor itu, diduga yang bersangkutan (Eka). Makanya kami tuntut klarifikasi, dia nggak mau ya sudah nggak masalah, hak dia di situ," katanya.
Polisi juga sudah mengantongi barang bukti berupa dua pesan diduga berisi ancaman yang berasal dari nomor telepon Eka. Namun, Argo tak menjelaskan secara rinci soal SMS tersebut. Dia hanya memastikan jika isi pesan ancaman terhadap Sidarto berbeda-beda.
"Barang bukti kan ada. Ada dua SMS," katanya.
Melalui tim kuasa hukum, Sidarto melaporkan kasus dugaan ancaman ke Polda Metro Jaya pada 7 November 2017 lalu. Laporan itu telah diterima polisi dengan nomor LP/5431/XI/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus.
Kasus ancaman kepada Sidarto diduga berkaitan dengan Festival Pantun Betawi yang dilaksanakan di Kampung Pela Mampang, Jakarta Selatan pada Oktober 2017 lalu.
Ormas yang kepanjangannya Lembaga Bantuan Hukum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) itu pernah bertemu dengan Sandiaga Uno. Satu kali, Bang Japar bertemu Sandiaga dan meminta meja di Balai Kota Jakarta untuk digunakan sebagai warung atau klinik hukum. Sandi pun sempat menjanjikannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan