Suara.com - Belasan ribu orang yang bermigrasi ke kota-kota di India tidak mampu mendapatkan rumah yang layak di saat pasaran sewa rumah anjlok, sementara jutaan rumah masih tetap kosong tidak terjual.
Menurut survei ekonomi tahunan yang dikeluarkan oleh pemerintah minggu ini, pangsa sewa rumah di kota turun hampir setengahnya dalam lima dekade terakhir.
Pengawasan sewa, hak kepemilikan properti yang tidak jelas, dan fokus pada membangun untuk kepemilikan daripada menyewa, merupakan akar dari permasalahan.
"Perlu dipastikan soal kebijakan terkait perumahan karena populasi India terus meningkat dan berdasarkan spektrum pendapatan, perumahan sewa merupakan hal yang sangat penting bagi pendatang baru di kota," kata survei tersebut.
Seperempat penduduk perkotaan India tinggal di perumahan tidak layak, termasuk daerah kumuh akibat sedikitnya jumlah perumahan yang terjangkau, demikian menurut sebuah perusahaan konsultasi sosial FSG di Mumbai.
Jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat seiring mengalirnya perpindahan dari desa ke kota untuk untuk mencari pekerjaaan yang lebih baik.
Rencana pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi seluruh warga pada 2022 adalah membangun sekitar 20 juta unit rumah dan 30 juta unit rumah di perkotaan.
Tapi tidak banyak negara bagian yang menjadi target rencana tersebut dan pengamat memperkirakan bahwa program tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan tunawisma.
Menurut ketua ANAROCK Property Consultants, Anuj Puri, menyelesaikan kebijakan perumahan sewa di perkotaan secara nasional diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah, karena rancangan undang-undang saat ini menawarkan lebih banyak perlindungan dari penyewa dan memberi mereka lebih banyak insentif untuk menyewa.
Baca Juga: Bervideo Selfie di Rel, Lelaki di India Dihantam Kereta
"Kurangnya kerangka peraturan yang jelas membuat pemilik rumah memilih untuk tetap membiarkan rumah mereka kosong daripada menyewakannya," kata Puri.
Bisnis penyewaan rumah di kota-kota di India turun sebesar 28 persen pada 2011 dari sebelumnya 54 persen pada 1961.
Pada saat yang sama, jumlah rumah kosong di kota meningkat menjadi 11,1 juta unit dari 6,5 juta unit pada dekade sebelumnya.
Di Mumbai, kota pusat keuangan, tempat lebih dari setengah populasi kota tinggal di kawasan kumuh dan perumahan tidak layak, terdapat hampir setengah juta unit rumah kosong.
"Fakta bahwa banyak rumah yang terus dibiarkan kosong tidak hanya ironis, tapi juga mencerminkan seriusnya kegagalan kebijakan," kata Shivani Chaudhry, direktur eksekutif sebuah kelompok advokasi Hak Atas Rumah dan Tanah yang berbasis di New Delhi. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025