Suara.com - Hasil survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo berada di bawah angka 50 persen.
Meski masih teratas, posisi Jokowi dinilai masih belum aman lantaran statusnya merupakan calon petahana.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi hasil survei tersebut. Ia mengatakan semua lembaga survei berhak menyampaikan temuan terbarunya ke publik. Hasto meminta masyarakat melihat siapa pemodal yang mendanai survei tersebut.
"Setiap survei bebas menyampaikan, tapi survei harus menunjukan apakah ada afiliasi kepentingan politik tertentu atau tidak, siapa yang memberi modal atas survei yang dilakukan itu?" ujar Hasto di Kantor The Wahid Institute, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).
Hasto menjelaskan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri lebih percaya dengan kerja dan perubahan yang sudah dilakukan Jokowi. Masyarakat, dia klaim banyak merasakan perubahan, contohnya seperti pembangunan infrastruktur.
"PDIP percaya survei faktual yang dirasakan rakyat pada pemimpinya, itulah yang ditangkap PDIP," kata dia.
Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfarabi merilis survei terbaru tentang elektabilitas bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2019.
Hasilnya, elektabilitas Jokowi masih unggul dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau calon lainnya. Tetapi elektabilitas Jokowi di bawah angka 50 persen, yakni pada angka 48.50 persen.
"Elektabilitas Jokowi sebagai petahana masih tertinggi dibanding capres lainnya. Namun posisi elektabilitasnya belum aman," ujar Adjie.
Baca Juga: UI Belum Panggil Ketua BEM Zaadit Taqwa soal Kartu Kuning Jokowi
Sementara, sisanya tersebar ke sejumlah nama pesaing, seperti Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yuhoyono, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan lainnya dengan total 41,20 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO