Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengklaim, partainya sejak awal mendukung penguatan pemberantasan korupsi, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Maka kami berpandangan bahwa perlu perbaikan di internal KPK sesuai temuan-temuan (Pansus Angket KPK)," kata Masinton di DPR, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Selain itu, Masinton juga mengklaim pihaknya sepakat meningkatkan anggaran untuk KPK, terutama untuk membangun sistem antikorupsi.
"Kami juga berpandangan agar KPK berpegang pada asas kepatuhan hukum, khususnya hukum acara, pidana, KUHAP, dan juga perundang-undangan lainnya. Dalam konteks penanganan dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi," tutur Masinton.
Menurutnya, banyak hal yang mesti diperbaiki di KPK, terutama soal perlindungan saksi dan korban, serta manajemen pengelolaan barang rampasan yang ditahan KPK.
Selain itu, internal KPK juga mesti ada perbaikan, seperti mengenai sumber daya manusia agar memenuhi ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Lebih lanjut Masinton mengatakan, kalau KPK akhirnya tetap tidak mengindahkan rekomendasi dari Pansus Hak Angket KPK, baginya tak jadi soal.
Tapi, lembaga antirasywah mesti mempertanggungjawabkan semuanya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Bahwa KPK nanti tak melaksanakan temuan, faktanya ada temuan yang harus dibenahi. Itu fakta. Semua punya kewajiban dan tanggung jawab agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara efektif optimal dan kita semua ingin KPK bekerja lebih baik. Lebih hebat. Mampu meningkatkan indek persepsi korupsi kita. Tidak jalan di tempat," tandasnya.
Baca Juga: Harga All New Honda PCX Lebih Mahal dari Yamaha Nmax
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang