Suara.com - Pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang lanjutan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto pada Kamis (8/2/2018). Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan beberapa orang saksi, salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ganjar yang sudah tiba di gedung pengadilan tipikor mengatakan akan menjawab semua pertanyaan, baik dari majelis hakim, jaksa, maupun kuasa hukum Novanto.
"Nggak tahu (mau sampaikan apa nanti), jadi gini kalau nanti ditanya, saya jawab, kan ini bukan yang pertama. Jadi beberapa waktu lalu juga kita sudah memberikan (kesaksian), kalau yang baru sih nggak ada," katanya di gedung pengadilan tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto mengatakan pernah bertemu dengan Novanto di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar Bali. Saat itu dalam percakapan sepintas, Novanto meminta Ganjar untuk tidak terlalu galak dalam pembahasan proyek e-KTP.
Apa yang disampaikan Ganjar dibantah oleh Novanto saat bersaksi untuk tersangka Irman dan Sugiharto. Novanto mengatakan tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Ganjar.
Ganjar tidak terlalu peduli dengan namanya yang masuk dalam surat dakwaan Setya Novanto maupun terdakwa lainnya dan menyatakan menerima uang dari proyek e-KTP. Menurut Politikus PDI Perjuangan tersebut, terkait hal itu sudah pernah dijelaskannya saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.
"Kalau itu sudah saya jawab, saya jawab waktu itu dan kita buktikan nggak ada. Orang yang katanya ngasih bilang nggak ngasih Ganjar, nggak ngasih ke siapa. Buktinya nggak akurat, selesai, karena bersih itu kenapa takut?," kata Ganjar.
Novanto didakwa menerima uang sebesar 7,3 juta dolar AS dan juga menerima hadiah berupa jam tangan bernilai miliaran rupiah. Novanto adalah tersangka keenam dalam kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dari total proyek Rp5,9 triliun.
Baca Juga: Nasdem Resmi Dukung Ganjar Pranowo Kembali Jadi Gubernur Jateng
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Ganjar Ikut Meramaikan Warna Perlawanan: Keberanian Itu Menular, Harapan Itu Abadi
-
Ganjar Pranowo Tinjau Langsung Kondisi Pasca-Demo Jogja, Tunggangannya Jadi Salah Fokus
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
Korupsi Pemkot Semarang, Mbak Ita dan Suami Dihukum 5 dan 7 Tahun Penjara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu