Suara.com - Pengadilan Tipikor Jakarta telah menggelar sidang perdana kasus dugaan mengahalangi penyidikan terkait kasus e-KTP oleh terdakwa Fredrich Yunadi, Kamis (8/2/2018).
Karena itu, Yunadi langsung mencabut permohonan praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Sudah saya cabut," kata Fredrich di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).
Yunadi sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan dengan nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel. Permohonan praperadilan dilakukan untuk menguji keabsahan status tersangka dirinya yang ditetapkan KPK.
Sidang praperadilan seharusnya digelar pada Senin (5/2/2018) lalu. Namun, KPK saat itu tidak hadir sehingga persidangan baru dimulai Senin (12/2) pekan depan.
Tapi, permohonan praperadilan tersebut dinilai percuma, karena pasti gugur setelah perkara pokoknya sudah disidangkan.
"Coba lihat, teman-teman saya yang hakim-hakim tipikor banyak mengadu ke saya, saya diteror pak. Kalau saya tidak mau mengabulkan, saya akan jadikan tersangka," kata Yunadi.
Berkaca dari situasi tersebut, Yunadi menuding KPK tidak berani menghadapi gugatan praperadilan. Ia menuding KPK tidak berani berhadapan dengannya dalam sidang praperadilan.
Baca Juga: Usap Nisan Olga Syahputra, Jessica Iskandar: We Love You...
"KPK itu tidak punya nyali. Kalau sudah praperadilan kalah sama saya, sekarang terkencing-kencing. Kalau memang dia jagoan, hadapin dong praperadilan. Buktikan bahwa dia menang," tuturnya.
Pencabutan gugatan praperadilan dibenarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur membenarkan permohonan tersebut sudah dicabut.
"Perkara praperadilan no.11/ Pid.Pra/2018. Dicabut dengan surat tanggal 6 Februari 2018," kata Guntur saat dikonfirmasi.
Guntur menambahkan, persidangan praperadilan tetap berjalan pada Senin (12/2/2018). Namun, mereka belum bisa memastikan putusan perkara karena menunggu sikap hakim.
"Karena sudah ditetapkan maka sidang akan tetap digelar tanggal 12 Februari. Kita sama sama lihat sikap Hakim yang manangani perkara tersebut," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR