KPK OTT 19 Orang, Termasuk Bupati Lampung Tengah Mustafa

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (14/2/2018) hingga Kamis (15/2/2018) di tiga lokasi, yakni Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan Jakarta. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Lampung Tengah Mustofa.

"Secara keseluruhan KPK mengamankan total 19 orang, yang terdiri dari: 8 orang diamankan di Jakarta, 11 orang diamankan di Bandar Lampung dan lampung Tengah, yaitu salah satunya MUS, Bupati Lampung Tengah periode 2015-2010," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2018).

Mustofa adalah orang ke-19 atau yang terakhir diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung di tiga lokasi tersebut. Politikus Nasdem tersebut diamankan KPK setelah mengamankan ajudan Bupati pada pukul 17.00 WIB di Bandar Lampung.

"Setelah itu tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul18.20 WIB Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal," kata Syarif.

Syarif mengatakan tim akan membawa Mustofa ke gedung KPK Jakarta pada Kamis malam ini juga. Dia akan diperiksa secara intensif selama 1×24 jam sebelum ditentutakan statusnya.

"Malam ini akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta," kata Syarif.

Sebelumnya dikabarkan Mustofa ditangkap KPK dalam OTT pada Rabu (14/2/2018) malam. Namun, ternyata informasi tersebut tidak benar, sebab Mustofa masih mengikuti apel siaga jelang Pilkada di Lampung Tengah.

KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait
terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018. Ketiganya adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Rusliyanto, dan Kepala Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

KPK menduga Taufik memberikan uang kepada J Natalis Sinaga dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar. Rencananya, uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah.

"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI," kata Syarief.

"Untuk memberi persetujuan atau tandatangan surat pernyataan tersebut diduga ada permintaan dana Rp1 miliar," katanya.

Atas perbuatannya, Natalis dan Rusliyanto sebagai pihak penerima disangka melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sedangkan, Taufik sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.