Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik, Puan Maharani enggan mengomentari peluangnya menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019, karena pencalonan cawapres menjadi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Saya tidak mau komentar soal itu, belum ada pembicaraan langsung soal itu," kata Puan usai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan, di Denpasar, Minggu seperti dilansir Antara.
Puan mengakui sudah ada pembicaraan terkait sosok cawapres yang akan diajukan PDI Perjuangan namun dirinya menolak untuk bicara mengenai nama-nama calon tersebut.
Puan mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima masukan terkait sosok cawapres namun keputusan akhir ada di Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati.
"Ketua Umum PDI Perjuangan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan cawapres dengan pertimbangan yang matang kemudian menentukan siapa yang akan diusulkan," ujarnya.
Puan mengatakan penentuan cawapres dilakukan setelah menjalin komunikasi politik dengan Joko Widodo dan partai politik pendukung sehingga nama-nama yang ada akan dilihat serta didalami semua kemungkinan yang akan terjadi.
Menurut dia, dalam penentuan cawapres tersebut sangat dinamis karena kalau saat ini disebutkan ada lima nama yang diajukan, beberapa waktu kemudian bisa menjadi 10 nama.
"Politik itu dinamikanya sangat dinamis, sekarang disebutkan lima nama, nanti jadi sepuluh nama atau kemudian mengerucut jadi tiga nama. Karena itu kami mengikuti terus dinamikanya," katanya.
Menurut dia cawapres Jokowi harus mengedepankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, keberagaman, toleransi beragama, peduli terhadap rakyat kecil dan bisa mengimplementasikan program-program kerakyatan yang berpihak pada rakyat.
Baca Juga: Menteri Susi Ingin Sumbang Angsa di Danau Sunter, Tapi Takut Ini
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?