Suara.com - Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tidak Pidana Korupsi mencecar bekas Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia Isnu Edhi Wijaya terkait aliran uang proyek e-KTP. Salah satunya aliran dana untuk pembayaran produk Automated Finger Print Identification System.
"Pemerintah bayar Rp1,17 triliun AFIS, yang dibayarkan oleh Kemendagri kepada konsorsium. Konsorsium bayar kepada PT Quadra Solution untuk diteruskan kepada PT Biomorf Rp400 miliar, jadi Rp600 miliar ke mana?" kata jaksa.
Isnu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di pengadilan tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).
Tak langsung menjawab, jaksa pun kembali menambahkan.
"Ini gampang lho uangnya ke mana, ini baru satu item Pak, belum ke percetakan," tambah Jaksa.
Isnu mengaku tidak tahu.
"Apakah uang itu yang akan dijanjikan untuk dibagi-bagi?" tanya jaksa.
"Andreas (Andreas Ginting, mantan Ketua Manajemen Bersama Perum PNRI) juga tidak bisa jawab kemarin pak. Kami berkepentingan menyelamatkan kerugian keuangan negara pak," kata jaksa mencecar Isnu.
Jaksa kembali mencecar Isnu yang saat itu sebagai Dirut PNRI tetapi tidak tahu. Namun tetap saja, Isnu mengaku tidak tahu.
Baca Juga: Elza Tahu Peran Novanto dan Anas di Kasus e-KTP dari Nazaruddin
"Baik, ini uang sudah klop uang yang diterima Quadra dibayar kepada Biomorf, itu sudah klop. Selisihnya ada di konsorsium ada di tangan mana? Ini ada Rp600 miliar yang nggak jelas pak?" tanya jaksa lagi.
"Saya terus terang tidak paham pak, makanya waktu di penyidikan KPK saya tidak paham," jawab Isnu.
Uang Rp400 miliar itu disebut jaksa untuk pembayaran AFIS merek L-1 yang disediakan PT Biomorf Mauritius. Sedangkan, PT Quadra Solution merupakan bagian dari Konsorsium PNRI, pemenang lelang proyek e-KTP.
Berita Terkait
-
Elza: Semua Anggota Komisi II DPR Dapat Rp30 Juta di Proyek e-KTP
-
Elza Tahu Peran Novanto dan Anas di Kasus e-KTP dari Nazaruddin
-
Dalam BAP Elza Syarief, Miryam Diminta Setya Novanto Cabut BAP
-
Setya Novanto Bantah Pembicaraan Uang Rp20 Miliar Terkait e-KTP
-
Paduan Sipil-Militer, Setnov Jagokan Gatot Jadi Cawapres Jokowi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?
-
Geger Siswa SD Akhiri Hidup Gegara Tak Mampu Beli Buku, Legislator NTT Minta Polisi Selidiki
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Rano Karno Mau Sulap Planetarium Jakarta Setara Las Vegas
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah