Suara.com - Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto mendukung mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi calon wakil presiden untuk Joko Widodo di Pemilihan Umum 2019. Menurut Setnov, Gatot sosok yang pas.
Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Setnov pun senang karena partainya, Golkar menjadi salah satu pendukung pemerintahan.
"Jadi kalau sekarang juga tegas-tegas mendukung, ya saya juga memberikan apresiasi, mendukung betul-betul. Ya mudah-mudahan bersama-sama dengan Golkar dan partai-partai lain akan memperkuat dukungan kepada Pak Jokowi," katanya sebelum sidang lanjutan kasus e-KTP di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).
Sebelum PDIP, beberapa partai politik juga sudah secara resmi menyampaikan dukungan kepada Jokowi. Di antaranya Nasdem, Golkar, dan Partai Solidaritas Indonesia. Namun, siapa yang akan menjadi pendamping Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, ini yang belum terjawab.
"Ya, memang situasi sekarang belum kelihatan, tapi Pak Jokowi tentu akan melihat hal-hal yang mendasar, salah satunya Pak Gatot (Nurmantyo) juga bagus," kata Novanto.
Menurut Novanto kerjasama Jokowi dengan Mantan Panglima TNI tersebut akan melahirkan pemerintahan yang baik. Kolaborasi antara sipil dan militer menjadi salah satu alasan Gatot pantas mendampingi Jokowi.
"Ya, kan kerjasama yang baik antara sipil dan militer. Salah satunya loh itu," kata Novanto.
Meski begitu, terkait siapa pendamping Jokowi nantinya, Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Ya, kalau cawapres itu memang presiden sangat hati-hati. Karena itu terkait kelangsungan terhadap masalah periode berikutnya, dan ini penuh tantangan ekonomi yang sangat tinggi, saya yakin Pak Jokowi sangat hati-hati," katanya.
Baca Juga: Sidang Korupsi e-KTP Setnov, Hakim Periksa Elza Syarief
"Tapi saya yakin Pak Jokowi dalam sakunya sudah memikirkan siapa orangnya, tinggal kapan beliau akan memilih yang tepat, tentu semuanya kita percayakan pada beliau karena beliau yang akan menjalankan ke depan," kata Novanto.
Pada hari ini pengadilan tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Ada tujuh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK pada sidang kali ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
KPK Terbitkan Sprindik Baru dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina-Petral
-
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Jadi Operasi Tangkap Tangan Keenam di 2025
-
BREAKING NEWS! KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Prabowo Pastikan Negara Hadir, APBN Siap Bantu Bayar Utang Whoosh?
-
Tito Karnavian: Rp210 T untuk Hidupkan Ekonomi Desa Lewat Kopdeskel Merah Putih
-
Geger Mahasiswa di Sibolga Tewas Dikeroyok Saat Mau Numpang Tidur di Masjid, Begini Kronologinya
-
Sosok Erni Yuniati: Dosen Muda di Jambi Tewas Mengenaskan, Pelakunya Oknum Polisi Muda Baru Lulus
-
3.000 Pelari Padati wondr Surabaya ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat
-
Tegaskan IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu, Menkeu: Jangan Denger Prediksi Orang Luar, Sering Salah Kok
-
Setara Institute Sebut Upaya Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Sengaja Dilakukan Pemerintah