PAN Buka Suara Soal Pertemuan Jokowi dan PSI di Istana

Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempersoalkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Politik tertentu di Istana negara. Namun, pertemuan tersebut tak boleh dalam rangka membahas persiapan Pilpres 2019.

"Kalau Pak Presiden menerima tamu di Istana yah itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Menjadi tidak biasa, dia diributkan publik seolah-olah Istana dijadikan homebase tempat tim sukses atau pemenanangan Jokowi periode yang kedua," kata Yandri di DPR, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Pernyataan Yandri menanggapi pertemuan antara Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia menilai, pertemuan yang digelar pada Kamis (1/3/2018) itu sangat keliru karena membahas Pilpres.

"Misalkan Pak Jokowi mengundang PSI, ayo kita datang ke Istana, kita mau membahas ini gimana cara memenangkan saya. Itu nggak boleh," ujar Yandri.

"Tapi kalau dia mengundang sebagai partai baru kemudian disitu ada pembicaraan masalah ekonomi, situasi terakhir, nah disela-sela itu bahas pemenangan dan celetukan, yah menurut saya nggak terlalu masalah," tambahnya.

Apabila pertemuan tersebut benar-benar dikhusukan untuk membahas Pilpres, kata dia, maka Jokowi telah menyalahgunakan jabatan sebagai Presiden.

Yandri menyayangkan pernyataan Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang mengumbar hasil pembicaraannya dengan Jokowi terkait pemenangan Pilpres. Kata dia, hal itu mestinya tidak perlu disampaikan ke publik.

"Saya curiga sama PSI dan partai partai lain kenapa begitu semangat menyampaikan pada publik bahwa kami baru saja membahas selama dua jam dengan pak Jokowi masalah pemenangan. Menurut saya, itu sesuatu yang nggak perlu disampaikan gitu," tutur Yandri.

Dia yakin, Jokowi tidak senang dengan pernyataan Grace Natalie kepada media. Sebab itu, ia meminta agar orang nomor satu Indonesia itu berhati-hati untuk tidak membahas pemenangan Pilpres di istana.

Baca Juga: Soal Pertemuan Jokowi dan PSI, PDIP dan Gerindra Silang Pendapat

"Istana kan pelayanan program-program kebangsaan, negara, kerakyatan. Hindari hal hal berbau politik praktis," tukasnya.