Suara.com - Total daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat mencapai 31.708.330 pemilih. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat menetapkan hasil rekapitulasi DPS untuk Pilgub Jawa Barat dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di aula Setia Permana, Jalan Garut, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/3/2018).
"Untuk DPS sudah selesai kita tetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tadi malam," kata Ketua KPUD Jawa Barat, Yayat Hidayat, saat dihubungi Suara.com, Sabtu (17/3/2018).
Rincian hasil rekapitulasi DPS itu terdiri dari 15.941.296 laki-laki dan 15.767.034 perempuan. Jumlah pemilih itu tersebar di 627 kecamatan yang ada di provinsi Jawa Barat. Adapun tempat pemungutan suara (TPS) di Pilgub Jawa Barat nanti berjumlah 74.944 unit.
Yayat mengatakan, terdapat sekitar 923 ribu pemilih dengan kategori non KTP elektronik. Jumlah itu akan diserahkan KPUD Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat untuk ditindak lanjuti.
"Kan untuk pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik harus dibuatkan surat keterangan dan harus ada bukti perekaman," ucapnya.
Menurutnya, khusus untuk pemilih disabilitas masih belum ditetapkan, karena penghitungan jumlah DPS dengan kategori pemilih penyandang disabilitas belum lengkap.
"Untuk kategori pemilih disabilitas nanti menyusul, karena masih ada dua daerah yang belum lengkap melaporkan data untuk pemilih disabilitas. Itu di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bogor," ucapnya.
KPUD Jawa Barat memang cukup selektif untuk pemilih disabilitas. Berkaca pada Pilgub 2013 lalu, di mana setiap TPS diberikan alat bantu untuk pemilih disabilitas terbukti tidak begitu efektif lantaran tidak semua pemilih disabilitas terdaftar di tiap TPS.
"Jadi kita verifikasi lagi, agar tidak boros. Kita periksa ulang sebaran pemilih disabilitas itu di mana saja," jelasnya.
Baca Juga: JR Saragih Resmi Tersangka Pemalsuan Ijazah untuk Pilgub Sumut
Yayat mengatakan, memang selalu ada dinamika antara jumlah DPS dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang baru akan dilakukan penghitungan rekapitulasi DPT dalam beberapa pekan ke depan.
"Wajar ketika ada dinamika, karena kan biasanya ada penduduk yang pindah dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi jumah DPT nanti. Justru ketika tidak ada perubahan, ini yang mesti kita curigai," tutupnya. (Aminuddin)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Operasi Senyap Ditresnarkoba Polda Metro: Bongkar Peredaran Etomidate di Jakbar hingga Tangerang
-
Prabowo Fokus Bawa Indonesia Superpower, Jokowi Disebut Mulai Jadi Masa Lalu
-
Mendag Tegaskan Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasan Kuat di Baliknya!
-
Berkas Dilimpahkan, Jaksa Tahan WN China Tersangka Pencurian Listrik Tambang Emas Ilegal
-
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Tertutup dengan Presiden Prabowo, Ada Apa?
-
KPK Ungkap Ambil Informasi dari Medsos soal Ridwan Kamil, Singgung Isu Aura Kasih?
-
Titik Balik Diplomasi RI: Pengamat Desak Prabowo Buktikan Kedaulatan Lawan 'Gertakan' Donald Trump
-
KPK Bongkar Peran Tim 8, Timses Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Pemerasan Caperdes
-
Kemensos Perkuat Sejumlah Program Mitigasi dan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2026