Suara.com - Presiden Joko Widodo senang keterlibatan aktif Australia dan ASEAN dalam memerangi ancaman terorisme. Menurut dia, isu terorisme memang harus jadi perhatian semua negara.
Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika menyampaikan pidatonya dalam Sidang Pleno KTT Istimewa ASEAN-Australia di International Convention Centre, Sydney, Minggu (18/3/2018).
"Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Australia atas upaya memajukan kerja sama counter-terrorism dengan ASEAN. Kerja sama di bidang counter-terrorism menjadi perhatian semua negara. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat sampai saat ini ancaman terorisme tidak berkurang, termasuk di kawasan kita," kata Jokowi.
Kerjasama sub-regional pasca-Marawi yang digagas oleh Indonesia dan Australia bersama dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Selandia Baru disebut Presiden sebagai satu contoh kerja sama yang cepat dan efektif.
"Kerja sama ini merupakan kerja sama yang sangat praktis dan hasilnya langsung dapat dirasakan," lanjut dia.
Kepala Negara juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman 'ASEAN-Australia MoU on Cooperation to Counter International Terrrorism'. Nota kesepahaman ini menurutnya akan menjadi penguat upaya memerangi ancaman terorisme.
"Dari observasi saya, MoU ini menekankan keseimbangan antara pendekatan keras dan lunak," tutur dia.
Menurut Jokowi, pendekatan keras saja tidak cukup untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme dan perlu diimbangi dengan pendekatan lunak. Untuk pendekatan keras, dia mengatakan bahwa Indonesia memandang salah satu hal yang sangat penting adalah kapasitas preventif.
"Kegagalan pencegahan tidak saja akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian besar lainnya, namun juga memicu reaksi eksesif yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, kerja sama pengembangan kapasitas pencegahan terjadinya serangan perlu terus ditingkatkan," kata dia.
Baca Juga: Keterlibatan TNI Dalam Penumpasan Terorisme Bukan Hal Baru
Sementara itu, untuk pendekatan lunak Presiden Jokowi membagi pengalaman mengenai upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi di Indonesia yang out of the box.
Salah satu contohnya adalah pelibatan para mantan narapidana terorisme yang sudah insaf dalam upaya mencegah membesarnya ancaman radikalisme dan terorisme. Para mantan narapidana terorisme ini juga difasilitasi untuk bertemu dengan keluarga korban.
"Para mantan narapidana teroris tersebut saat ini membantu pemerintah dalam menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Mereka telah menjadi agen penyebaran toleransi dan nilai perdamaian.
Dengan bantuan para mantan narapidana ini keluarga dan lingkungan mereka justru lebih mudah diubah menjadi lingkungan yang toleran dan damai," katanya.
Dalam penutup pidatonya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki dua organisasi Islam yang besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah yang bekerjasama dan sangat membantu pemerintah dalam menyebarkan nilai toleransi dan perdamaian.
Selain itu, khusus untuk kontra-radikalisasi, Jokowi menyoroti pentingnya pelibatan para anak muda millennial. Menurutnya, para anak muda ini telah menjadi “duta-damai” yang efektif karena mereka menggunakan bahasa yang dipahami oleh generasinya
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo